Kajati Kepri Serahkan SKPP, Kejari Karimun Hentikan Penuntutan Perkara Dugaan Kekerasan Anak Lewat RJ

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Transiswara Adhi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, dan Kasi Pidum Kejari Karimun, Ridwan, saat penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) melalui mekanisme Restorative Justice dalam kunjungan kerja Kajati Kepri di Karimun, Rabu (18/11/2026). FOTO: IST/WARTA RAKYAT

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun resmi menerapkan mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian perkara dugaan kekerasan terhadap anak.

Kebijakan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Transiswara Adhi, saat kunjungan kerja ke Kejari Karimun, Rabu (18/11/2026).

Bacaan Lainnya

Langkah ini menjadi wujud penerapan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Andhy Hermawan Bolifaar, menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan keputusan untuk mengabaikan tindak pidana, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang harus memenuhi persyaratan hukum dan mempertimbangkan kepentingan korban.

“Penerapan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab. Kepastian hukum tetap menjadi landasan, namun aspek keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap anak juga harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Andhy.

Perkara tersebut melibatkan tersangka Alizar Razzaqi Siddiq als Al bin Kuzwalizar dengan anak korban Rakha Fardiansyah Sadam yang saat kejadian berusia 14 tahun.

Peristiwa dugaan kekerasan itu terjadi pada 21 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan PLTD Bukit Carok, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Perselisihan yang bermula dari persoalan penggunaan sepeda motor kemudian berujung pada dugaan tindakan kekerasan.

Hasil Visum et Repertum RSUD Muhammad Sani Karimun menunjukkan adanya luka memar dan lecet pada bagian wajah akibat kekerasan benda tumpul.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Karimun, Ridwan, menjelaskan bahwa penghentian penuntutan melalui mekanisme RJ tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui proses evaluasi serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

“Setiap penerapan keadilan restoratif harus melalui penilaian dan pertimbangan hukum secara menyeluruh. Kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap korban, serta terpenuhinya rasa keadilan menjadi prinsip penting dalam penanganan perkara ini,” jelas Ridwan.

Sebelumnya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyerahan SKPP oleh Kajati Kepri di Karimun sekaligus menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Namun, satu prinsip tetap menjadi garis tegas, yakni penerapan keadilan restoratif tidak boleh mengesampingkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses