KARIMUN | WARTA RAKYAT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan dugaan pembangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan PT Padimas Karimun.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Ir. Raja Machrizal, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pembiaran terhadap aktivitas pembangunan yang sebelumnya diketahui berlangsung sebelum dokumen PBG diterbitkan.
Menurutnya, sejak aktivitas konstruksi teridentifikasi, Dinas PUPR telah mengambil langkah pengawasan dengan memberikan teguran dan memerintahkan penghentian sementara pekerjaan.
Pemilik bangunan juga diarahkan segera memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebelum melanjutkan pembangunan.
“Dinas PUPR tidak pernah melakukan pembiaran. Sejak awal kami telah mengambil langkah tegas melalui teguran dan penghentian sementara kegiatan konstruksi. Kami juga mengarahkan pemilik bangunan agar segera mengurus PBG sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Raja Machrizal, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, bangunan milik PT Padimas Karimun tersebut direncanakan untuk difungsikan sebagai restoran dan fasilitas tempat aerobik.
Dalam proses pengurusan izin, aspek teknis bangunan menjadi perhatian utama, terutama menyangkut keandalan konstruksi dan keselamatan bangunan.
Proses penerbitan PBG, lanjutnya, tidak dilakukan secara otomatis. Pemohon wajib melalui tahapan verifikasi administrasi, survei lapangan, serta konsultasi teknis bersama Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung.
Bahkan, dokumen perencanaan teknis pemohon terlebih dahulu menjalani penyempurnaan berdasarkan masukan dan rekomendasi TPA, termasuk kajian struktur serta aspek keamanan konstruksi.
Machrizal memaparkan, proses perizinan PT Padimas Karimun dimulai pada 2 Oktober 2026 melalui Portal Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Setelah pemeriksaan administrasi dan teknis, dilakukan survei lapangan serta sidang konsultasi bersama TPA.
Pemohon kemudian diberikan waktu untuk menyempurnakan dokumen perencanaan teknis pada 3–16 Oktober 2026.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) oleh Kepala Dinas PUPR pada 22 Oktober 2026.
Selanjutnya, DPMPTSP menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada 26 Oktober 2026.
Pemohon melunasi retribusi pada 27 Oktober 2026, hingga akhirnya dokumen PBG resmi diterbitkan pada 29 Oktober 2026 oleh DPMPTSP atas nama Bupati Karimun.
“Seluruh tahapan telah dilalui sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Penerbitan PBG didasarkan pada rekomendasi pemenuhan standar teknis setelah melalui pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, dan konsultasi bersama Tim Profesi Ahli,” jelasnya.
Terkait sorotan publik mengenai belum terpasangnya papan informasi PBG di lokasi pembangunan, Dinas PUPR memastikan akan melakukan pengawasan lapangan dan meminta pemilik bangunan memasang informasi perizinan pada lokasi yang mudah terlihat masyarakat.
Machrizal menegaskan, keberadaan PBG bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.
Ia juga menekankan bahwa setiap pembangunan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Menurutnya, apabila kegiatan konstruksi terlanjur berlangsung sebelum PBG diterbitkan, pemerintah memiliki kewenangan menerapkan sanksi administratif secara bertahap, termasuk penghentian sementara dan kewajiban pemenuhan persyaratan teknis serta legalitas.
“Prinsip kami jelas, setiap pembangunan harus tertib aturan. Keselamatan masyarakat, keandalan bangunan, dan kepatuhan terhadap tata ruang merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Pengawasan akan tetap dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu,” pungkas Raja Machrizal.
Melalui klarifikasi tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Karimun berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengawasan dan penerbitan PBG PT Padimas Karimun, sekaligus memastikan bahwa penegakan aturan bangunan gedung tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. (Nov)






