MoU Pemkab Karimun dan PT Timah Ditindaklanjuti, PIP Disiapkan Buka Peluang Ekonomi Warga Kundur

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, bersama unsur Forkopimda, perwakilan instansi, dan tokoh masyarakat berfoto bersama warga dalam kegiatan sosialisasi rencana kemitraan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat, Senin (16/11/2026), di Ruang Serbaguna Kantor Kecamatan Kundur Barat. (FOTO: NOV/WARTA RAKYAT)

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun mulai mematangkan rencana kemitraan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat dan sebagian wilayah Kecamatan Kundur.

Langkah ini diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menata aktivitas pertambangan melalui skema kemitraan resmi.

Bacaan Lainnya

Komitmen tersebut disosialisasikan langsung oleh Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pertemuan di Ruang Serbaguna Kantor Kecamatan Kundur Barat, Senin (16/11/2026).

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Timah Tbk dan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui BUMD daerah terkait rencana kemitraan kegiatan penambangan timah menggunakan PIP di wilayah perairan Kundur Barat.

Bupati Ing Iskandarsyah menegaskan, peluang kemitraan tersebut harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga setempat.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Berpedoman pada amanat konstitusi serta arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Karimun melihat adanya peluang untuk membangun kemitraan bersama PT Timah Tbk. Kita ingin potensi sumber daya alam ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Ing Iskandarsyah.

Ia menyampaikan, kemitraan penambangan melalui PIP diharapkan tidak sekadar menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai usaha pertambangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat setempat mendapatkan kesempatan bekerja, memperoleh manfaat ekonomi, dan merasakan dampak positif dari kegiatan kemitraan ini. Kita ingin taraf hidup masyarakat meningkat,” ujarnya.

Dalam skema yang direncanakan, BUMD Kabupaten Karimun akan menjadi bagian penting dalam membangun kemitraan dengan PT Timah Tbk, termasuk membuka ruang bagi Koperasi Merah Putih yang ada disetiap desa dan kelurahan yang ada di Pulau Kundur serta mitra lokal untuk terlibat secara resmi.

Pembentukan Rumah Layanan Koperasi dan UMKM di Pulau Kundur juga diarahkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, sehingga koperasi pertambangan dan pelaku usaha lokal memiliki akses terhadap peluang kemitraan.

Namun, pelaksanaan rencana tersebut tetap membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama terkait ketentuan perizinan, keselamatan operasional, pengawasan lingkungan, serta keberlanjutan aktivitas nelayan di wilayah perairan yang menjadi sasaran kegiatan.

Sosialisasi ini turut dihadiri empat anggota DPRD Kabupaten Karimun, yakni Hadi dari PAN, Hasanuddin dari PKS, Joko dari Hanura, dan Timbul dari PDI Perjuangan.

Hadir pula Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, Kajari Karimun Andhy Hermawan Bolifaar, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, Dandim 0317/Karimun Letkol Inf Andit Franata, serta Danlanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Samuel Christian Noya.

Pertemuan tersebut juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, instansi teknis, organisasi nelayan, koperasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kelompok usaha dan masyarakat penerima bantuan sosial di wilayah Kundur Barat.

Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi sekaligus membangun pemahaman bersama terhadap rencana kemitraan pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan mampu memastikan rencana kemitraan ini berjalan secara tertata, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil, tanpa mengabaikan kepentingan nelayan maupun kelestarian lingkungan perairan. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses