Dukung Asta Cita Presiden, Bupati Iskandarsyah Tegaskan Tambang Timah Tak Boleh Abaikan Nelayan

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan arahan dalam sosialisasi rencana kemitraan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan kemitraan bersama PT Timah Tbk harus mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan nelayan. (FOTO: NOV/WARTA RAKYAT)

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan kemitraan penambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di perairan Kundur Barat bukan semata-mata mengejar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan, peluang ekonomi tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kepentingan nelayan, serta pengawasan ketat terhadap praktik pertambangan ilegal.

Bacaan Lainnya

“Kemitraan ini merupakan salah satu bentuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden, agar terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi, kita harus menjaga agar lingkungan dan nelayan tidak diabaikan. Jangan sampai kegiatan ini justru menimbulkan persoalan baru.” tegas Ing Iskandarsyah.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap tata niaga hasil pertambangan agar tidak terjadi praktik penambangan ilegal maupun penjualan timah ke luar negeri melalui jalur yang tidak sah.

“Jangan sampai terjadi illegal mining dan penjualan hasil timah ke luar negeri secara ilegal. Kegiatan ini harus berjalan sesuai ketentuan, memiliki tata kelola yang jelas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ing Iskandarsyah saat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar sosialisasi rencana kemitraan penambangan timah menggunakan PIP di Ruang Serbaguna Kantor Kecamatan Kundur Barat, Senin (16/11/2026).

Sosialisasi ini merupakan bagian dari tindak lanjut rencana kerja sama Pemerintah Kabupaten Karimun dengan PT Timah Tbk melalui BUMD daerah, dengan membuka peluang keterlibatan koperasi dan masyarakat lokal.

Empat anggota DPRD Kabupaten Karimun turut hadir, yakni Hadi dari PAN, Hasanuddin dari PKS, Joko dari Hanura, dan Timbul dari PDI Perjuangan.

Pertemuan tersebut juga melibatkan unsur Forkopimda, instansi vertikal, pemerintah daerah, jajaran kecamatan, kelurahan dan desa, organisasi nelayan, serta tokoh masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah mendorong agar rencana kemitraan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas pertambangan, tetapi juga menjamin keterlibatan masyarakat, kepastian tata kelola, dan perlindungan ruang hidup nelayan.

“Lapangan kerja harus terbuka, ekonomi masyarakat harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan nelayan tidak boleh dikorbankan,” pesan Bupati Karimun. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses