TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi menjadi pembicara dalam Dialog Tanjungpinang Pagi yang digelar LPP RRI Tanjungpinang, Kamis (10/9/2026). Dialog mengusung tema “RRI di Beranda Indonesia: Menjaga Informasi, Merawat Kebangsaan”.
Selain Hendri, dialog tersebut menghadirkan Kepala LPP RRI Tanjungpinang Sulistiyanto Istifarullah dan Komisioner KPID Kepri Bambang Sumitro. Pembahasan berfokus pada tantangan penyebaran informasi di tengah derasnya arus informasi digital, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Hendri mengatakan, perubahan pola masyarakat dalam menerima informasi menjadi salah satu tantangan utama saat ini. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga harus mampu memilah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.
“Dewasa ini terjadi banyak perubahan di masyarakat dalam menerima informasi. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana menyaring informasi untuk memastikan informasi yang benar bisa diterima masyarakat. Ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan LPP,” kata Hendri.
Menurutnya, posisi Kepri sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga membuat pengelolaan informasi memiliki arti penting. Arus informasi yang masuk ke masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan literasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri terus mendorong literasi digital kepada masyarakat agar mampu memahami, memeriksa, dan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
“Kami berharap RRI tetap menjadi lembaga penyiaran yang bisa dipercaya masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, tepat dan akurat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala LPP RRI Tanjungpinang Sulistiyanto Istifarullah mengatakan, RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang akurat, terlebih karena Kepri merupakan wilayah perbatasan.
Menurutnya, menjaga wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi. Penguatan jangkauan dan kualitas sinyal radio menjadi penting agar masyarakat Kepri memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya.
“Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menjaga informasi perbatasan. Di daerah 3T, tantangannya bukan hanya menjaga batas negara, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi. Kita harus mencegah penjajahan informasi,” kata Sulistiyanto.
Ia menambahkan, RRI di daerah perbatasan juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat nasionalisme dan penggunaan bahasa Indonesia melalui siaran mengenai program-program negara dan nilai-nilai kebangsaan.
Kualitas informasi yang diterima masyarakat di daerah perbatasan, lanjutnya, juga harus setara dengan masyarakat di perkotaan. Di tengah mudahnya penyebaran informasi melalui berbagai platform, RRI turut menjalankan peran menangkal hoaks, salah satunya melalui program Cek Fakta.
Komisioner KPID Kepri Bambang Sumitro menilai perkembangan penyiaran di Kepri terus menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurutnya, penyiaran kini tidak hanya berlangsung melalui teknologi analog, tetapi juga berkembang ke platform digital. Kedekatan masyarakat dengan media sosial dapat menjadi peluang bagi lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat.
“Pola konsumsi masyarakat yang semakin dekat dengan media sosial bisa menjadi peluang bagi lembaga penyiaran, baik swasta maupun publik, untuk terus berinovasi dengan cara-cara baru dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Bambang.
Dialog tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, dan regulator penyiaran dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi sekaligus menjaga masyarakat Kepri tetap mendapatkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya.
