KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama jajaran terkait terus berkomunikasi intensif dengan pemerintah pusat demi mengoptimalkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Komisi IX DPR RI di dua titik krusial, yakni di Kecamatan Buru dan Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun.
Agenda ini menjadi momentum penting dalam meninjau kesiapan sekaligus mengevaluasi keberlanjutan program strategis tersebut di daerah pesisir.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa saat ini terdapat 151 titik wilayah 3T di Provinsi Kepri yang menjadi fokus perhatian dalam keberlanjutan program MBG ini.
Kendati infrastruktur fisik telah rampung sejak beberapa bulan lalu, realisasi penuh di lapangan masih menanti keputusan regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
“Kami bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati Karimun, mendampingi Wakil Ketua Komisi IX melakukan sidak terkait dengan SPPG atau MBG yang ada di daerah 3T. Tadi ada dua tempat, di Gunung Papan dan di Selat Gelam. Karena ini sudah cukup lama selesai, sekitar 6 sampai 7 bulan menunggu, namun sampai saat ini tidak kunjung ada perintah atau regulasi pelaksanaan dari BGN Pusat,” ujar Nyanyang Haris Pratamura saat diwawancara di Karimun, Rabu (8/7/2026) sore.
Nyanyang menambahkan, Pemprov Kepri kini tengah menunggu kejelasan mengenai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang saat ini sedang digodok di tingkat DPR RI.
Menurutnya, regulasi ini sangat krusial agar Surat Keputusan (SK) dari masing-masing Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dapat segera diakomodir.
Pada tahun 2025 lalu, SK rekomendasi dari beberapa Satgas kabupaten/kota sebenarnya telah keluar, namun eksekusi teknis untuk wilayah 3T memerlukan nomenklatur yang lebih spesifik dari pusat.
Perbedaan mendasar dari wilayah 3T ini terletak pada letak geografisnya yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan kota, baik di Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Tanjungpinang, maupun Kota Batam.
“Begitu keluar SK dari masing-masing Satgas kabupaten/kota, saya sebagai Ketua Satgas di Provinsi Kepulauan Riau akan mengakomodir ajuan tersebut. Nomenklatur 3T ini memang mengikuti arahan pusat, di mana wilayah-wilayah ini memiliki tantangan akomodasi yang jauh dari ibu kota provinsi maupun kabupaten. Kami berharap, intervensi ini bisa segera berjalan kembali dengan lancar,” jelasnya.
Sidak bersama Komisi IX DPR RI ini diharapkan mampu mempercepat proses birokrasi di tingkat pusat.
Pihak legislatif menyayangkan adanya kekosongan instruksi operasional selama hampir tujuh bulan, padahal fasilitas penunjang di daerah telah siap digunakan.
Program MBG ini dinilai sebagai pilar krusial dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, sinergi pengawasan akan terus ditingkatkan guna mengantisipasi adanya maladministrasi atau data fiktif.
Berdasarkan pemetaan (mapping) yang telah dilakukan, jumlah penerima manfaat di Kepri bergerak dinamis di setiap titiknya, mulai dari kisaran 200, 300, 600, hingga di atas 1.500 anak.
“Komisi IX memberikan atensi khusus karena mereka melihat langsung kondisi di lapangan. Ini adalah program yang sangat bagus dari Bapak Presiden yang masuk dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Kami akan terus mengawal dan mengawasi agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Alhamdulillah, di Provinsi Kepri tidak ada data fiktif, semua penerima manfaat sudah ter-mapping dengan jelas sesuai SK rekomendasi,” tegas Wagub Kepri.
Selain fokus pada aspek distribusi gizi anak, Nyanyang Haris Pratamura menekankan bahwa berjalannya program SPPG/MBG ini memiliki efek domino yang signifikan terhadap perekonomian lokal.
Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen menjaga rantai pasok bahan baku agar tidak memicu lonjakan inflasi di tujuh kabupaten/kota.
Integrasi antara pemenuhan gizi dan penyerapan komoditas lokal—seperti beras, ikan, ayam, dan telur—diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kami akan menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kepri agar pelaksanaan program ini tidak mengganggu pasokan pasar atau memicu inflasi. Jangan sampai terjadi kekurangan beras, ikan, ayam, atau telur di masyarakat. Kita ingin program MBG berjalan sukses, gizi anak-anak terpenuhi, dan di sisi lain ekonomi masyarakat terus meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 263 titik pelayanan yang tersebar di wilayah Kepri, termasuk 136 titik di Kota Batam, yang pelaksanaannya akan terus disesuaikan dengan jumlah riil penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Koordinasi intensif bersama Koordinator Wilayah (Korwil) di Pekanbaru serta BGN Pusat terus diprioritaskan demi mempercepat turunnya juklak-juknis operasional. [Nov]
