BINTAN | WARTA RAKYAT – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, memimpin Rapat Perkembangan Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat di kawasan TNI AL Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (13/05). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Lahan antara TNI dan masyarakat di wilayah Tanjung Uban bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada awal April lalu.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan TNI AL, instansi terkait, serta tokoh masyarakat guna membahas perkembangan inventarisasi bangunan masyarakat yang berada di atas lahan TNI Angkatan Laut.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam proses pendataan tersebut, Roby sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara Tim Inventarisasi selama April 2026, tercatat sebanyak 475 KK/bangunan di wilayah Kelurahan Tanjung Uban Kota telah didata. Saat ini, proses inventarisasi masih terus berlangsung, termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Uban Selatan.
“Tadi kita membahas perkembangan sementara hasil inventarisasi data KK dan bangunan. Ini merupakan tindak lanjut dari Rakor di Kemenko Polkam, di mana kita diberikan waktu dua bulan untuk menyelesaikan seluruh pendataan,” ujar Roby.
Ia menjelaskan bahwa proses inventarisasi melibatkan Tim Internal Pemerintah Daerah, TNI AL, unsur Kecamatan dan Kelurahan, hingga masyarakat secara langsung. Selain bangunan masyarakat, pendataan juga mencakup sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sekolah, serta kantor pemerintahan.
“Ini menjadi harapan kita bersama. Persoalan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun ini perlahan mulai menemukan titik terang dan akan kita selesaikan satu per satu. Prinsip utamanya tetap mengedepankan solusi terbaik bagi semua pihak,” lanjutnya.
Roby juga mengingatkan seluruh tim pendataan agar mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, selain menghormati aset negara, menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
