TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat eskalasi konflik internasional, perekonomian Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan yang solid.
Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional masih mampu tumbuh sebesar 5,39 persen (yoy), ditopang oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang konsisten berada pada zona ekspansif serta Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap optimistis.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi domestik masih terjaga dengan baik meskipun tekanan eksternal terus berlangsung.
Kinerja positif tersebut juga tercermin di Provinsi Kepulauan Riau yang pada awal 2026 tetap menunjukkan fondasi ekonomi yang kuat. Tingkat inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran, meskipun terjadi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 mencapai 80,53, berada pada kategori sangat tinggi dan tetap menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera.
Selain itu, tingkat kemiskinan yang relatif rendah, yakni 4,26 persen, turut menunjukkan capaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Namun demikian, tantangan pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi perhatian utama. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercatat sebesar 6,35 persen serta rasio gini sebesar 0,385—keduanya masih berada di atas rata-rata nasional—mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.
Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan yang lebih inklusif, khususnya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Dari perspektif kesejahteraan sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 tercatat sebesar 105,64, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,94, yang keduanya masih berada di bawah rata-rata nasional.
Hal tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat nilai tambah pada sektor pertanian dan perikanan. Sebagai wilayah kepulauan, percepatan hilirisasi perikanan, perluasan akses pasar ekspor, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti cold storage menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri Kepri pada Februari 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1.943,99 juta, sedangkan impor mencapai US$1.813,32 juta, sehingga neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$130,67 juta.
Perkembangan ini terutama didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas migas serta normalisasi impor setelah lonjakan pada awal tahun, yang pada akhirnya mendukung stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal.
Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga Maret 2026 menunjukkan peningkatan pada sisi pendapatan daerah yang tumbuh cukup kuat, terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Transfer.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tetap meningkat meskipun terjadi kontraksi yang cukup dalam pada Belanja Modal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal daerah relatif tetap terjaga, namun efektivitas belanja dalam mendorong aktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga momentum peningkatan pendapatan sekaligus mempercepat realisasi belanja produktif, khususnya pada program prioritas pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau dan wilayah—seperti pembangunan dan peningkatan jalan, pelabuhan, dan dermaga—yang memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi barang, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kepulauan Riau.
APBN Regional Kepri Tunjukkan Kinerja Ekspansif pada Triwulan I 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan April 2026 disampaikan bahwa pelaksanaan APBN di wilayah Kepri hingga 31 Maret 2026 memperlihatkan perkembangan yang positif.
Realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp3.072,51 miliar, dengan penerimaan perpajakan sebagai penyumbang utama mencapai Rp2.438,50 miliar atau tumbuh kuat sebesar 48,85 persen (yoy).
Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, serta Pengangkutan dan Pergudangan, yang menunjukkan menguatnya basis perpajakan seiring dengan terjaganya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di tengah dinamika ekonomi global yang masih menantang.
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Kepri hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp3.210,77 miliar atau meningkat 22,16 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 17,86 persen (yoy), mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sejak awal tahun anggaran.
Peningkatan paling menonjol terjadi pada belanja modal yang melonjak hingga 141,99 persen (yoy), yang mengindikasikan adanya akselerasi pembangunan infrastruktur serta penguatan investasi pemerintah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) turut menunjukkan kinerja yang solid dengan realisasi sebesar Rp1.982,82 miliar atau 31,58 persen dari pagu, serta tumbuh 24,98 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh optimalisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Peran TKD menjadi sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan layanan publik, mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, serta memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah di tengah tekanan pada sisi pendapatan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kepulauan Riau pada triwulan I 2026 mencerminkan peran fiskal yang tetap ekspansif dan responsif dalam menopang perekonomian daerah.
Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan negara, percepatan realisasi belanja yang berkualitas, serta peningkatan efektivitas penyaluran transfer ke daerah, sehingga APBN dapat terus berfungsi sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
