TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Pembukaan Musrenbang Prov Kepri 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang bertempat di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Jumat, (02/05/2025).
Musrenbang tidak hanya sekadar pertemuan, tetapi merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan yang adil dan merata. Oleh karena itu, musrenbang memiliki peranan penting untuk pembangunan Indonesia secara umum.
musrenbang memiliki beberapa tujuan yang mana diantara lainnya adalah,
1. Menentukan Prioritas Pembangunan
Musrenbang bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan, termasuk rencana kerja tahunan dan program yang akan menjadi fokus utama di tahun anggaran berikutnya. Proses ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Mengumpulkan Usulan dan Masukan Masyarakat
Musrenbang adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan mereka mengenai program dan kegiatan yang dianggap penting dan perlu diprioritaskan. Usulan ini kemudian dibahas untuk menciptakan kesepakatan bersama.
3. Menyelaraskan Rencana Pembangunan
Melalui musrenbang, pemerintah dapat menyelaraskan rencana pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga nasional. Proses ini penting agar prioritas pembangunan di setiap tingkatan sesuai dengan visi pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
4. Menentukan Anggaran dan Sumber Pendanaan
Forum ini juga digunakan untuk membahas anggaran dan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD maupun APBN, termasuk sumber pendanaan lain, sehingga prioritas pembangunan dapat terealisasi dengan baik.
Acara ini sendiri di Hadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau H. Iman Sutiawan, SE, Wakil Ketua I Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., Wakil Ketua II Dr. H. Tengku Afrizal Dachlan,
dari Komisi I Zaizulfikar, SE., SH – Jumaga Nadeak, S.H., – Arianto Lu – Agustian, dari Komisi II Zainal Abidin, SE., MH, Rudy ChuaSE., MH- H. Suhadi, ST, – Marzuki,SH – Asmin Patros, S.H., M.Hum -, dari Komisi III H. Teddy Jun Askara, S.E., M.M, -, dari Komisi IV Aziz Martindaz, S.Pd – Hanafi Ekra, S.Ag., M.Pd.I.
Awal dimulai acara, semua para tamu undangan diminta untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Sholawat Busyro, lalu dilanjutkan dengan Laporan Pelaksanaan Ketua Penyelenggara Musrenbang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 yang dibacakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kepri dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, yakni 5,09 persen pada 2022, naik menjadi 5,16 persen di 2023, dan meski sedikit melambat, tetap mencatat 5,02 persen pada 2024.
“Industri pengolahan menjadi tulang punggung ekonomi Kepri dengan kontribusi sebesar 41,04 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ungkap Yusharto.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi wilayah kepulauan ini, seperti konektivitas dan logistik.
Ia menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan, penguatan iklim investasi, pembangunan infrastruktur transportasi dan digital, serta promosi Kepri sebagai kawasan strategis perbatasan.
Yusharto turut menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri tahun 2024 yang tercatat 6,39 persen—tertinggi di wilayah Sumatera dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.
Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding Aceh (5,75 persen), Sumatera Barat (5,75 persen), Bengkulu (3,11 persen), Riau (3,70 persen), dan Sumatera Selatan (3,86 persen).
“Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi berdampak lebih merata dan inklusif,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, SE., MM menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2024 secara tahunan (year-on-year) mencapai 5,03 persen, tertinggi ketiga di Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Secara kuartalan (quarter-to-quarter), Kepri mencatat pertumbuhan sebesar 6,49 persen, juga peringkat ketiga secara nasional setelah Maluku Utara (25,73 persen) dan Kalimantan Tengah (8,29 persen).
Ansar mengungkapkan bahwa selama periode 2020–2024, TPT di Kepri telah turun sebesar 3,95 persen atau rata-rata 0,99 persen per tahun.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2024 mencapai 79,89—naik 0,81 poin dibanding tahun sebelumnya, dan rata-rata meningkat 0,55 poin per tahun dalam lima tahun terakhir.
Lebih lanjut, Ansar menyebutkan bahwa kinerja Pemprov Kepri dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga menunjukkan peningkatan signifikan.
“Capaian MCP meningkat dari 82 persen menjadi 96,67 persen, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan kinerja MCP tertinggi ketiga nasional setelah Bali (99 persen) dan Jawa Barat (97 persen),” tutupnya
Bersama dengan ini Gubernur Ansar Ahmad juga meluncurkan secara resmi program beasiswa Pemprov Kepri tahun 2025 yang dapat diakses melalui portal resmi beasiswa.kepriprov.go.id.
“Portal beasiswa ini nantinya akan menjadi platform utama bagi mahasiswa untuk mendaftar, memantau proses seleksi, hingga pengumuman. Sosialisasi akan segera kami lakukan ke berbagai kampus dan daerah, agar informasi ini menjangkau seluruh mahasiswa Kepri, baik yang kuliah di dalam maupun luar provinsi,” ujar Ansar.
Pemprov Kepri juga menegaskan bahwa beasiswa ini akan diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, melalui proses verifikasi data dan dokumen yang transparan dan akuntabel.
Sebelum ditutup dilajksanakan penandatangan berita acara kesepakatan oleh peserta rapat yang mana Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau H. Iman Sutiawan, SE turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut serta dilaksanakannya kegiatan foto bersama.
