TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Ansar Ahmad mendukung investasi pembangunan pelabuhan umum oleh Prancis di Sei Kolak, Kijang, Kabupaten Bintan.
Wahyu mengatakan, berdasarkan hasil survei pada 10 Mei lalu, pengembangan pelabuhan umum Sei Kolak layak untuk dikembangkan kapasitas terminalnya.
Apalagi, sisi perairannya di Gunung Kijang sudah tidak konservasi dengan jalur perairannya yang sangat strategis dan kondisi alamiahnya sangat layak.
Untuk mempercepat investasi, hasil survei dan telaah pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menyurati Kemenhub dan memasukkan lokasi pengembangan Pelabuhan Sei Kolak Kijang dalam RTRW Kepri karena telah memenuhi ketentuan teknis baik di sisi laut maupun daratnya.
Sebagaimana diketahui, di dalam dokumen teknis RZWP3K Kepri telah terbuka alokasi ruang laut seluas 46.000 hektar yang telah open acces karena sudah bukan merupakan kawasan konservasi.
Alokasi ruang laut ini dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk kepentingan publik, baik dari sisi pengembangan ekonomi wilayah, sosial budaya maupun pelestarian lingkungan.
“Sudah tidak diragukan lagi manfaatnya untuk masyarakat Kepri, namun tiga minggu sejak survei belum ada juga rekomendasi dari pak Gubernur. Jangan sampai investor kabur karena proses perizinan yang lama dan berbelit” katanya, Selasa (30/5/2023).
Politisi PKS itu menuturkan, sebelum menyatakan minat berinvestasi di Bintan, Eiffage Genie Civil Marine (perusahaan asal Prancis) siap memboyong operator pelabuhan dari Abu Dhabi.
Selain itu, lokasi pelabuhan juga sudah terbuka dan tidak perlu merusak kawasan konservasi dan merupakan potensi yang harus dikembangkan.
Investasi pelabuhan ini pun akan merekrut tenaga kerja lokal dan menghidupkan perekonomian rakyat.
Wahyu pun berharap Gubernur Ansar Ahmad segera menyetujui investasi pembangunan pelabuhan umum di Sei Kolak Kijang.
“Saya harap pak Gubernur segera terbitkan rekomendasi, kalau bisa kita percepat kenapa harus diperlama. Investor harus kita yakinkan, salah satunya ya dengan perizinan yang cepat,” harapnya.
Energies and Industries Commercial Director Eiffage Genie Civil Marine, Guillaume Roche berharap agar perizinan dapat rampung dalam waktu enam bulan.
Perizinan yang cepat akan mempercepat proses pembangunan, sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi.
“Target pertama adalah perizinan yang ditargetkan rampung dalam setahun, kalau bisa 6 bulan lebih baik,” ujarnya.
Roche menerangkan, pelabuhan seluas 37 hektar itu cukup potensial menarik minat eksportir untuk beralih dari Singapura.
Pembangunan pelabuhan nantinya akan tetap mengikuti standar eropa dengan tidak merusak lingkungan dan menjauhi konflik sosial.
“Singapura sudah over kapasitas, sekarang antrian di Singapura sudah 2-3 hari. Sehingga kita ambil potensi kelebihan kapasitas itu,” tambahnya.
