Dewan Kepri Minta Investor Ikut Bantu Warga Terdampak PPKM Darurat

14
Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, SE

TANJUNGPINANG | WARTA RAKYATAnggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mengajak pemerintah daerah dan swasta gotongroyong memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat di daerah itu, khususnya Kota Tanjungpinang dan Batam.

Politisi PKS itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki ketersediaan anggaran dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok warga terkena dampak PPKM Darurat, karena APBD di masa pandemi tidak hanya diarahkan untuk ekonomi, tapi juga kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, peran serta pihak swasta sangat dibutuhkan sebab pelaksanaan PPKM Darurat ini berimplikasi terhadap perekonomian di daerah, sektor masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.

“Sudah saatnya pemda dan swasta seperti para investor di Batam, membuat suatu gerakan sosial untuk meringankan beban masyarakat imbas PPKM Darurat,” kata Wahyudin.
Meskipun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam jangka panjang. Menurutnya minimal pihak-pihak terkait tersebut dapat mewujudkan bantuan sosial, misalnya berupa sembako dan uang tunai supaya masyarakat mampu bertahan hidup selama PPKM Darurat diberlakukan.
“Bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab kita bersama pemerintahan, tidak terkecuali pihak swasta,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wahyudin menyatakan mendukung penerapan PPKM Darurat di wilayah tersebut, zeiring melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 saat ini serta ganasnya varian Delta yang tengah melanda Indonesia dan negara lainnya.
Dikatakannya keputusan PPKM Darurat tentu diambil setelah kepala negara dalam hal ini Presiden Jokowi berdiskusi dengan menteri hingga para ahli.
“Tujuan kebijakan ini untuk menekan tingginya kasus aktif COVID-19 di tanah air,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wahyudin menyatakan pmberlakuan PPKM Darurat di Tanjungpinang dan Batam berlaku sejak tanggal 12 hingga 20 Juli 2021.
“Selama rangkaian PPKM Darurat masyarakat berlangsung, Pemda Kepri juga harus memikirkan solusi bagaimana Masyarakat mampu bertahan selama aturan tersebut diterapkan,” katanya menegaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.