Wacana Pemerintah Kenakan PPN pada Sembako Tuai Kritik Pedagang di Kota Tanjungpinang

22
Suasana Pasar Baru I yang terletak di Jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri

TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Pemerintah Pusat berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Sembako kena PPN itu tercantum dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dilansir dari detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Dilansir dari detik.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%.

ada 12 bahan pokok yang bakal kena pajak. Diantaranya:
1. Beras
2. Gabah
3. Daging
4. Jagung
5. Telur
6. Kedelai
7. Gula
8. Sagu
9. Garam
10. Susu
11. Buah-buahan
12. Sayur-sayuran

Wacana sembako kena PPN ini dipertanyakan oleh beberapa pedagang di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Umi, salah satu pedagang sembako seperti beras, gula, garam di Pasar Baru I Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri ini belum mengetahui bagaimana sembako ini bakal di kenakan pajak.

“Jujur saya baru tahu ada wacana ini. Di saat harga naik dari distributor saja sudah sepi pembeli, apalagi nanti makin dikenakan pajak, bagaimana itu jadinya?,” ujar Umi, Sabtu (12/6/2021).

Umi juga tidak setuju dengan sembako dikenakan pajak ini, namun karena sebagai masyarakat kecil mau tidak mau ia harus mengikutinya.

“Sebenarnya tidak setuju tapi kami namanya orang bawah ya harus ikut-ikut saja, yang kasihan ini yang pembeli, kita mau naikkan kadang pembeli bilang sebentar-sebentar naik,” ucap Umi.

Pedagang Beras, gula dan Garam, Umi

Senada dengan Umi, Jodi yang juga merupakan pedagang sayur-sayuran di Pasar Baru I Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau juga mempertanyakan wacana Pemerintah Pusat mengenakan tarif pajak pada sembako.

“Gimana pemerintah mau menarik pajak 1% saya mau mempertanykan itu aja, yang tanam orang kebun, yang jual orang di pasar dia mau tariknya gimana, sama penjual atau sama orang kebun?,” kata Joni.

Joni mempertanyakan hal itu karena untuk jenis sayuran sendiri tidak dalam bentuk packingan atau bungkusan, namun memakai kiloan.

“Ini kan tak ada bungkusan atau packingan mau tarik persennya dari mana, ini perkilonya gimana mau tarik pajaknya,” ujar Joni.

Joni juga menilai hal yang dikhawatirkan dapat terjadi jika wacana ini berlaku yakni tindakan koruptif akibat belum adanya kejelasan tarif PPN tersebut, khususnya untuk bahan sayuran.

“Bisa saja jadi tindakan korupsi nanti. Narik-narik tapi tak jelas pula, sedangkan nanam sayur di kebun saja bisa jadi ada yang bagus dan ada yang tidak. Sudah begitu belum tentu lagi jadi tanaman sayurnya,” terang Joni.

Oleh karena itu, Joni berharap pemerintah dapat mengkaji ulang rencana tersebut sebelum nantinya bergulir di masyarakat.

Pewarta : Ilham Chairi Mubaroq
Editor     : Prengki Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.