TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Masyarakat Tanjungpinang kembali mendapatkan Bantuan Perumahan Swadaya atau biasa disebut perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada tahun 2021 ini, sebanyak 47 rumah yang kurang layak huni akan diperbaiki di dua kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung unggat dan Kelurahan Senggarang.
Untuk diketahui pada tahun 2020 lalu, program ini batal direalisasikan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan wabah Korona.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Djasman menuturkan, jumlah penerima tahun ini 47 Kepala Keluarga (KK).
Terdiri dari 21 unit rumah di Kelurahan Tanjungunggat dan 26 unit lagi merupakan warga Senggarang.
“Masing-masing penerima akan diberikan bantuan senilai Rp20 juta. Dengan total bantuan senilai Rp 940 juta,” kata Djasman, Kamis (28/1/2021).
Selain itu, ada dana pendampingan dari APBD Pemko Tanjungpinang yang diperuntukkan bagi tenaga fasilitator lapangan.
Dituturkannya juga, jumlah penerima tahun ini lebih sedikit dari rencana tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya. Bila tidak ditarik anggaran dari pusat tahun lalu, jumlah rumah yang diperbaiki di Tanjungpinang untuk 200 KK, namun dari besaran nilai bantuan sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, tahun sebelumnya terdiri dari dua program yaitu melalui DAK Bappenas yang masing-masing pemilik rumah diberikan bantuan senilai Rp19 juta dan Rp17,5 juta per unit dari program Satker Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan.
Djasman menilai, program perbaikan rumah bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sangat dibutuhkan.
“Ini salah satu program yang langsung menyentuh kepada warga yang membutuhkan,” ujar Djasman.
Harus diakui banyak warga yang menunggu program ini agar bisa mengubah tempat tinggal mereka menjadi lebih layak huni dan sehat.
Ia menuturkan, Program Bantuan Perumahan Swadaya melalui Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bentuk stimulus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jadi masyarakat atau penerima juga diharapkan memiliki dana tambahan atau swadaya untuk memperbaiki rumahnya lebih baik lagi.
Menurutnya, setiap keluarga perlu memiliki rumah yang layak huni dengan kategori sebagai berikut ditinjau dari segi keselamatan bangunan, kesehatan bangunan, dan kecukupan luas ruang.
Untuk merealiasikan ini, di tengah harga bahan pokok di Tanjungpinang tentu bantuan yang diberikan belum cukup, maka program ini hanya sebagai stimulan agar tujuannya dapat memberikan semangat kepada penerima menambah dana memperbaiki rumah mereka.
Bila pun tidak ada dana menambah memperbaiki rumah, minimal ia meminta masyarakat saling bergotong-royong.
Djasman mencontohkan, ada 21 penerima bantuan di Tanjungunggat membentuk bentuk beberapa kelompok dari penerima itu, dari pembentukan itu masing-masing kelompok membantu setiap rumah yang diperbaiki.
”Setiap tahun kami usulkan, namun yang dapat tahun ini 47 rumah, harapannya bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya lagi.
Ia juga berharap setiap penerima bisa membangun hunian rumah yang lebih baik dari sebelumnya.
Sementara, Walikota Tanjungpinang Hj Rahma menuturkan, program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat dibutuhkan. Harapannya setiap tahun program ini bisa dijalankan dan secara kuota bisa bertambah.
“Masih banyak warga yang membutuhkan bantuan ini dari pemerintah agar rumah mereka lebih layak huni,” ucap Rahma.
Ia menuturkan, bila hanya mengandalkan APBD Pemko tentu terbatas. Banyak program dan pembiayaan lainnya. Maka berharap banyak program pusat yang bisa dilaksanakan di Tanjungpinang. (Adventorial)
