Petrus: Sosialisasi Peraturan KPU Mengenai Pemilu 2019 Sangat Kurang

612
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dari fraksi PDI Perjuangan, Petrus Marulak Sitohang

TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dari fraksi PDI Perjuangan, Petrus Marulak Sitohang mengatakan hingga kini sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 masih sangat kurang.

Ia mengungkapkan dirinya masih banyak  menemukan warga Kota Tanjungpinang belum memahami mengenai sistim konversi suara ke kursi dan sistim pengalokasian kursi perolehan partai politik (Parpol) peserta pemilu ke calon legislatif (Caleg).

Selain itu, warga masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui kalau surat keterangan (Suket) tempat domisili yang dikeluarkan olah Dinas Kependudukan tidak bisa lagi digunakan dalam Pemilu 2019.

“Mereka mengira seperti dalam Pilkada yang baru lalu masih bisa menggunakan Suket dalam Pemilu 2019,” ujar Petrus, Selasa (9/10) lewat sambungan WhatsApp miliknya usai RDP dengan KPU dan Bawaslu Kota Tanjungpinang mengenai kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 mendatang.

DPRD menggelar RDP dengan KPU dan Bawaslu Kota Tanjungpinang mengenai kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 mendatang.

Bahkan Petrus menyebutkan, masih banyak warga yang mengira bahwa nomor urut caleg dalam kertas suara menjadi dasar penentuan caleg terpilih.

Padahal, lanjutnya, peraturan pemilu jelas mengatur bahwa penentuan caleg terpilih adalah berdasarkan siapa caleg yang memperoleh suara terbanyak diantara seluruh caleg dari satu partai.

“Juga masih banyak warga yang menduga bahwa Partai dapat mengalihkan perolehan suara dari caleg yang satu ke caleg yang lain. Padahal peraturan Pemilu tegas mengatur bahwa perolehan suara seorang caleg tidak bisa dialihkan kepada Caleg lainnya bahkan oleh pengurus Partai sekalipun,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar KPU meningkatkan sosialisasi peraturan Pemilu melalui berbagai media yang ada baik media cetak, elektronik termasuk radio secara teratur.

“KPU dan Bawaslu sebaiknya megadakan sosialisasi Pemilu 2019 melalui RRI secara teratur sekali seminggu dengan menampilkan narasumber dari KPU, Bawaslu dan wakil-wakil Parpol peserta Pemilu dan pengamat politik baik yang berasal dari kampus maupun LSM,” harapnya.

Dengan begitu dirinya yakin masyarakat akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan partisipasi pemilih akan optimal.

Pewarta : Prengki
Editor     : Lestari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.