KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun mempertegas komitmen membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif melalui penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui Pj Sekretaris Daerah Sularno, saat mengikuti presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Gedung B2 Lantai III, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan panelis dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Pj Sekda Karimun Sularno memaparkan sejumlah langkah strategis Pemkab Karimun dalam memperkuat pelayanan informasi.
Mulai dari optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang inklusif, hingga pengembangan portal digital.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi pemerintahan secara cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sularno menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, melainkan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban undang-undang, tetapi merupakan wujud nyata akuntabilitas dan pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat. Kami terus berupaya memastikan hak publik untuk tahu dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Menurut Sularno, penguatan keterbukaan informasi membutuhkan konsistensi seluruh perangkat daerah, terutama dalam memastikan setiap layanan informasi berjalan sesuai ketentuan serta didukung sistem pengelolaan yang efektif.
Melalui pelaksanaan Monev tersebut, Pemkab Karimun juga menjadikannya sebagai momentum evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Pemkab Karimun berharap seluruh upaya pembenahan tersebut dapat memperkuat posisi daerah dalam keterbukaan informasi serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026.
Transparansi bukan sekadar membuka informasi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan haknya untuk tahu sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. (Nov)
