TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Perekonomian global masih bergerak di tengah risiko geopolitik, ketegangan perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan yang perlu terus dicermati. Namun, di dalam negeri sejumlah indikator menunjukkan penguatan. PMI Manufaktur Indonesia kembali menguat ke zona ekspansi pada September 2026 di level 52,4, sementara inflasi nasional tetap terkendali sebesar 3,28 persen (yoy). Cadangan devisa Indonesia juga tetap kuat sebesar US$146,3 miliar pada akhir September, menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Kepulauan Riau tetap menunjukkan fondasi yang kuat. Data pertumbuhan terbaru yang telah dirilis BPS masih menunjukkan ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen (yoy) pada triwulan II 2026, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional, sekaligus memberikan andil 7,18 persen terhadap perekonomian Sumatera. Struktur ekonomi Kepri masih ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 40,52 persen terhadap PDRB, sedangkan investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi stabilitas makroekonomi, inflasi Kepri pada September 2026 melandai menjadi 3,49 persen (yoy) dari 3,87 persen pada bulan sebelumnya, dengan inflasi bulanan sebesar 0,27 persen (mtm) didorong oleh tekanan harga pangan, biaya perguruan tinggi, dan bensin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 6,45 persen dan rasio gini pada Maret 2026 menurun menjadi 0,354.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kepri tahun 2025 mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) Kepri pada September 2026 meningkat menjadi 113,43 atau tumbuh 1,97 persen (mtm), sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 108,76 atau meningkat 0,16 persen (mtm). Hal tersebut mengindikasikan semakin membaiknya daya beli dari pelaku sektor primer.
Pada sektor eksternal, perdagangan Kepulauan Riau pada Agustus 2026 dengan ekspor Kepri tercatat US$1.919,08 juta, sementara impor mencapai US$2.083,00 juta, sehingga neraca perdagangan mencatat defisit US$163,91 juta. Struktur impor masih didominasi mesin/peralatan listrik dan mesin mekanik, yang mencerminkan kuatnya keterkaitan perdagangan luar negeri dengan kegiatan industri di Kepri.
Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp1.483 miliar dan pembiayaan UMi sebesar Rp55 miliar turut menjadi penopang penting dalam menjaga aktivitas UMKM dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat daerah.
Dari sisi fiskal daerah, APBD Kepulauan Riau hingga akhir September 2026 masih mencatatkan surplus meskipun pendapatan dan belanja daerah mengalami kontraksi, dengan Pendapatan Daerah mencapai Rp8,76 triliun atau terkontraksi 4,04 persen (yoy). Di tengah Pendapatan Transfer yang turun 12,38 persen menjadi Rp4,98 triliun, PAD masih tumbuh 9,95 persen menjadi Rp3,76 triliun, terutama didukung Pajak Daerah yang tumbuh 14,16 persen.
Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi Rp8,25 triliun atau terkontraksi 2,40 persen (yoy). Belanja Operasi masih tumbuh 2,18 persen menjadi Rp7,07 triliun, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp589,60 miliar atau 34,42 persen dari pagu dan masih terkontraksi 12,38 persen. Belanja Transfer juga terkontraksi 31,47 persen dengan realisasi sebesar Rp582,72 miliar.
Dengan perkembangan tersebut, APBD Kepri hingga September masih mencatat surplus Rp518,35 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus Rp684,65 mliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan masih terbukanya ruang untuk mempercepat belanja produktif secara berkualitas, terutama digunakan untuk konektivitas antarpulau, logistik, infrastruktur, dan layanan publik yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
APBN Regional Kepri Terus Menunjukkan Kinerja Ekspansif
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan Oktober 2026 disampaikan bahwa pelaksanaan APBN hingga 30 September 2026 tetap menunjukkan kinerja positif. Pendapatan Negara mencapai Rp13,43 triliun atau tumbuh 37,10 persen (yoy). Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp10,35 triliun, tumbuh 32,09 persen dan berkontribusi sekitar 77,08 persen terhadap Pendapatan Negara.
Pertumbuhan penerimaan ditopang oleh Pajak Penghasilan yang tumbuh 45,88 persen, PPN dan PPnBM sebesar 45,32 persen, serta Pajak Perdagangan Internasional yang mencapai Rp986,65 miliar atau tumbuh 55,41 persen. Peningkatan penerimaan perdagangan internasional antara lain dipengaruhi oleh kuatnya penerimaan Bea Keluar dari ekspor CPO dengan volume sekitar 45.700 MT.
Di sisi lain, PNBP mencapai Rp3,08 triliun atau tumbuh 57,15 persen, ditopang oleh kinerja PNBP Lainnya sebesar Rp1,59 triliun atau tumbuh 157,13 persen.
Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp10,30 triliun atau tumbuh 1,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4,91 triliun, tumbuh 18,40 persen, dengan Belanja Modal menjadi komponen belanja yang tumbuh paling tinggi sebesar 62,21 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tetap kuatnya dukungan belanja pemerintah terhadap pembangunan dan investasi publik di daerah.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp5,38 triliun atau 82,64 persen dari pagu, meskipun secara tahunan masih terkontraksi 10,74 persen. Kontraksi terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa, sementara DAK Nonfisik tumbuh 18,61 persen. Meski demikian, peran TKD masih menjadi penopang utama likuiditas pemerintah daerah dan mendukung kesinambungan layanan publik serta pelaksanaan program prioritas daerah.
Secara keseluruhan, APBN Regional Kepulauan Riau hingga September 2026 mencatat surplus Rp3,13 triliun, berbalik dari defisit Rp385,03 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan masih cukup kuat, sementara belanja pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah.
Penguatan ekonomi Kepri diarahkan melalui kebijakan fiskal ekspansif, optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, serta diversifikasi ekonomi berbasis energi terbarukan, industri maritim, dan pertanian modern guna mendorong investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sejalan dengan itu, transformasi digital perlu diakselerasi melalui penguatan konektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola digital, terutama untuk mengatasi 207 titik blankspot (baik total maupun parsial) yang 78,3%-nya terkonsentrasi di Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata di seluruh wilayah Kepri.*
