BINTAN |WARTA RAKYAT — Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Provinsi Kepulauan Riau resmi diperkuat untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar.
Langkah strategis ini ditandai dengan agenda Optimalisasi Jaga Desa sekaligus pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Kepri di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Rabu (26/8/2026).
Melalui program ini, peran Jaga Desa diperluas. Tidak hanya fokus pada pengawasan anggaran dan dana desa, tetapi juga memastikan seluruh program prioritas pemerintah pusat berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai regulasi.
Jam-Intel Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani menegaskan pentingnya fungsi pencegahan dan pendampingan hukum.
“Jaga Desa bukan hanya untuk mengawasi, tetapi memastikan program pemerintah berjalan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menekankan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan. “Setiap program yang masuk ke desa harus dikelola secara transparan. Kami menyambut baik sinergi bersama Kejaksaan dalam mengawal program MBG dan Indonesia Pintar.” kata Ansar Ahmad.
Disisi lain, Bupati Bintan, Roby Kurniawan berharap kolaborasi ini memperkuat kapasitas perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan. “Melalui kolaborasi antara pemerintah, Kejaksaan, BPD, ABPEDNAS, dan masyarakat, pembangunan desa akan semakin tepat sasaran.”
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan prosesi pengukuhan kepengurusan Ketua DPD-DPC ABPEDNAS se-Kepri Nyanyang Haris Pratamura (Wakil Gubernur Kepri) dan Ketua Srikandi Jaga Desa se-Kepri Dwiana Nenny Pratamura periode 2026-2031.
Pengukuhan ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Turut hadir Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, Sekretaris Daerah Bintan Ronny Kartika, jajaran Forkopimda, pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, serta perwakilan pemerintah desa dari seluruh wilayah Kepulauan Riau.
