TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, pelemahan aktivitas manufaktur di sejumlah negara mitra dagang, serta volatilitas harga energi dan nilai tukar, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang baik. Pada Mei 2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali berada pada level 50,0 setelah sempat berada pada fase kontraksi pada bulan sebelumnya.
Inflasi nasional tetap terkendali sebesar 3,08 persen (yoy) dengan inflasi bulanan 0,28 persen (mtm), sementara stabilitas sektor keuangan terus dijaga melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal yang responsif di tengah meningkatnya risiko global.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen (yoy), tertinggi di Sumatera dan menempati peringkat kelima nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi 42,42 persen terhadap PDRB serta investasi (PMTB) dengan andil 44,09 persen, yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kepri yang bertumpu pada industri manufaktur dan perdagangan internasional masih mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi global.
Dari sisi stabilitas makroekonomi, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92 persen (yoy) dengan inflasi bulanan 0,38 persen (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya namun masih berada pada kisaran yang terkendali. Kualitas pembangunan manusia juga tetap terjaga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53, tertinggi di Sumatera, serta tingkat kemiskinan yang relatif rendah sebesar 4,26 persen. Meski demikian, tantangan pemerataan kesejahteraan masih menjadi perhatian, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,87 persen dan rasio gini sebesar 0,385, yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Pada sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 107,40, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurun menjadi 105,46, mengindikasikan perlunya penguatan hilirisasi, pengembangan infrastruktur logistik dan cold storage, serta perluasan akses pasar bagi sektor pertanian dan perikanan.
Pada sektor eksternal, perdagangan luar negeri Kepri pada April 2026 mengalami tekanan dengan neraca perdagangan mencatat defisit sebesar US$117,48 juta. Nilai ekspor tercatat sebesar US$2.282,23 juta, sementara impor mencapai US$2.399,71 juta. Meskipun demikian, tingginya impor bahan baku dan barang modal mencerminkan bahwa aktivitas industri pengolahan masih berlangsung kuat dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan produksi.
Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp784 miliar dan kredit Usaha Mikro (UMi) sebesar Rp26 miliar terus memberikan dukungan terhadap keberlangsungan UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga Mei 2026 masih menunjukkan ruang fiskal yang terjaga meskipun pendapatan daerah mengalami tekanan. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp4,15 triliun, terkontraksi 3,50 persen (yoy) terutama akibat perlambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,82 triliun, dengan kontraksi 0,53 persen (yoy) yang dipengaruhi penurunan Belanja Transfer. Meski demikian, APBD masih mencatat surplus sebesar Rp331,10 miliar. Ke depan, percepatan realisasi belanja modal, pembangunan konektivitas antarpulau, penguatan infrastruktur logistik dan maritim, serta optimalisasi PAD menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas fiskal daerah sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Kepri.
APBN Regional Kepri Tetap Solid Menopang Aktivitas Ekonomi pada Pertengahan Triwulan II 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan Juni 2026 disampaikan bahwa pelaksanaan APBN hingga 31 Mei 2026 tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pendapatan Negara mencapai Rp8,06 triliun atau tumbuh 46,18 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp5,99 triliun yang tumbuh 34,71 persen (yoy), didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Lainnya.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat signifikan menjadi Rp2,06 triliun atau tumbuh 94,26 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan penjualan barang hasil sitaan yang telah diputuskan pengadilan serta peningkatan pendapatan layanan pemerintah.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp5,25 triliun atau tumbuh 8,26 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat meningkat 21,08 persen (yoy) seiring percepatan pelaksanaan program prioritas nasional sejak awal tahun anggaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang melonjak 85,36 persen (yoy) sebagai indikasi meningkatnya pembangunan infrastruktur dan investasi pemerintah di daerah.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,93 triliun, meskipun mengalami kontraksi tipis 0,14 persen (yoy) akibat perlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Kendati demikian, TKD tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga Mei 2026 tetap menunjukkan peran fiskal yang ekspansif, adaptif, dan responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya risiko global.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan negara, percepatan belanja yang lebih produktif, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik antarpulau, serta pengembangan kawasan industri hijau untuk mendukung transisi energi dan daya saing investasi di Kepulauan Riau. Dengan demikian, APBN diharapkan tetap mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kepri yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.*
