TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang, Prengki Simanjuntak, S.IP menyampaikan pendapat akhir dengan menerima dan menyetujui terhadap LKPj Walikota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 untuk disyahkan, Kamis (02/04/2026).
Namun Fraksi DPN memberikan catatan kritis, koreksi, dan rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Persetujuan ini kami berikan bukan sebagai formalitas politik, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, agar seluruh capaian yang baik dapat dipertahankan, dan seluruh kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” Ujar Prengki Simanjuntak, seusai menyerahkan pendapat akhir Fraksi, Kamis (02/04/2026) siang.
Fraksi DPN menyampaikan apresisasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas berbagai upaya dan capaian selama tahun anggaran 2025.
“Kami juga mengapresiasi bahwa di tengah kondisi fiskal yang tidak mudah, Pemerintah Kota Tanjungpinang masih berupaya menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik,” sebutnya.
“Kami mencatat bahwa secara umum terdapat sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan hasil positif, terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, serta beberapa capaian pelayanan dasar yang relatif tetap terjaga,” lanjutnya.
Meski demikian, kata Politisi Hanura itu, apresiasi ini tidak boleh membuat terlena, sebab masih banyak persoalan yang dirasakan nyata oleh masyarakat di lapangan
Diungkapkannya, LKPj ini bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan cermin kinerja pemerintahan dan alat ukur sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Mantan Jurnalis itu menjelaskan, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Fraksinya, diantaranya:
1. Tekanan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Fraksi DPN menilai bahwa masyarakat Tanjungpinang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga kebutuhan hidup telah memberi dampak langsung terhadap rumah tangga, pedagang kecil, buruh, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga berpenghasilan tetap.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari laporan realisasi, tetapi juga dari apakah masyarakat benar-benar merasa hidupnya lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terbantu. Pemerintah Kota harus lebih fokus pada pengendalian inflasi, penguatan pasar rakyat, stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan UMKM, dan keberpihakan terhadap ekonomi keluarga kecil.
2. PAD Masih Lemah
Fraksi menyoroti bahwa kemandirian fiskal daerah masih belum kuat. Realisasi PAD belum optimal, sementara kebutuhan daerah terus meningkat.
Ke depan, Pemko Tanjungpinang harus melakukan langkah yang lebih serius melalui perbaikan basis data pajak dan retribusi, penertiban potensi kebocoran, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, dan penggalian potensi ekonomi lokal. Karena PAD yang kuat bukan sekadar soal angka, tetapi merupakan fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
3. Belanja Daerah Harus Lebih Berdampak
Fraksi DPN berpandangan bahwa belanja daerah tidak boleh hanya tinggi dalam serapan, tetapi juga harus nyata manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya mendengar angka realisasi yang baik, tetapi di lapangan masih melihat jalan rusak, drainase tersumbat, pelayanan lambat, kawasan kurang tertata, dan masalah kebersihan yang terus berulang.
Untuk itu APBD ke depan harus disusun dengan orientasi hasil dan dampak, bukan sekadar rutinitas belanja tahunan.
4. Sampah dan Kebersihan Kota
Persoalan sampah, kebersihan lingkungan, dan wajah kota harus menjadi perhatian serius. Bagi Fraksi, ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan citra daerah.
Pemerintah Kota harus lebih serius dalam pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan RT/RW, penguatan bank sampah dan 3R, penataan sistem pengangkutan, edukasi lingkungan, serta solusi jangka menengah dan panjang terhadap daya tampung TPA. Karena kota yang baik bukan hanya kota yang banyak programnya, tetapi kota yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman dirasakan warganya setiap hari.
5. Lapangan Kerja, UMKM, dan Ekonomi Rakyat
Fraksi DPN juga memberi perhatian serius terhadap lapangan kerja dan ekonomi rakyat. Kegelisahan masyarakat hari ini adalah sulitnya peluang kerja, terbatasnya kesempatan usaha, lemahnya akses permodalan, dan belum kuatnya dukungan pasar terhadap UMKM lokal.
Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan hanya seminar dan seremoni, tetapi pelatihan kerja yang benar-benar sesuai kebutuhan, dukungan usaha mikro yang nyata, promosi produk lokal, kemudahan usaha kecil, dan pembukaan ruang ekonomi baru yang berdampak langsung pada keluarga.
6. Pelayanan Dasar Harus Diperkuat
Fraksi DPN menegaskan bahwa pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama, terutama pada sektor Kesehatan, Pendidikan, lingkungan permukiman, air bersih, ketertiban wilayah, dan perlindungan sosial. Rakyat tidak menilai pemerintah dari banyaknya rapat, tetapi dari seberapa cepat masalah mereka diselesaikan. Karena itu, seluruh OPD harus bekerja dengan orientasi yang sama yakni lebih sedikit rutinitas birokrasi, lebih banyak kerja nyata yang terasa hasilnya.
