JAKARTA | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bintan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025.
Ajang bergengsi yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI di Jakarta, Rabu (11/2).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam arahannya menekankan bahwa SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen vital untuk memastikan anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada tahun 2025, tercatat 297 instansi pemerintah berpartisipasi, di mana hanya 133 instansi yang dinyatakan lolos meraih predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Plt Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan bangganya. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga integritas pelayanan publik di Kabupaten Bintan.
“Penghargaan ini adalah apresiasi sekaligus tantangan bagi kami. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas pegawai agar mampu meraih tingkat selanjutnya, yakni predikat WBBM,” tegas Rusli usai acara.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyambut gembira raihan membanggakan ini. Ia menegaskan bahwa setiap penghargaan harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi tanpa mengesampingkan kejujuran dalam bekerja.
“Alhamdulillah, penghargaan ini milik semua pihak yang telah menunjukkan dedikasi dan integritasnya. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan apa yang sudah diraih dan meningkatkannya. Saya berharap ke depan, semakin banyak OPD dan unit kerja di Bintan yang mampu meraih predikat Zona Integritas ini,” ujar Roby optimis.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta jajaran kepala lembaga negara lainnya.
