BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mengukuhkan eksistensinya di kancah nasional dalam hal penjaminan kesehatan masyarakat. Untuk kedua kalinya, Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 atas keberhasilan daerah dalam memastikan akses kesehatan yang merata.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam acara yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/01).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah wujud nyata kehadiran negara. Menurutnya, JKN merupakan mandat konstitusi untuk memastikan seluruh rakyat tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kesehatan yang layak.
Komitmen Nyata di Angka 99,01 Persen Kabupaten Bintan dinilai memiliki komitmen luar biasa terhadap program JKN. Data per Desember 2025 menunjukkan cakupan kepesertaan JKN di Bintan telah mencapai 99,01 persen dari total jumlah penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,01 persen.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang harus kita penuhi secara maksimal. Di Bintan, selain program berobat gratis cukup dengan KTP/KK, kita secara bertahap terus meng-cover BPJS Kesehatan masyarakat. Komitmen kita adalah terus melahirkan inovasi dan terobosan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” ujar Bupati Roby usai menerima penghargaan.
Peningkatan Mutu Pelayanan Sebagai tindak lanjut dari pencapaian UHC ini, Pemkab Bintan melalui Dinas Kesehatan berkomitmen melakukan penguatan layanan dari hulu ke hilir. Fokus utama kini beralih pada peningkatan kualitas layanan di RSUD hingga fasilitas dasar seperti Puskesmas dan Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati, menambahkan bahwa penghargaan kedua ini diraih karena Bintan mampu melampaui target minimal nasional.
“Alhamdulillah, ini UHC kedua bagi Bintan. Sebelumnya kita berada di angka 96,6 persen, dan kini meningkat signifikan menjadi 99,01 persen. Kita tidak hanya sekadar mencapai ambang batas minimal 95 persen, tapi terus konsisten meningkatkannya,” jelas Retno.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar angka statistik, melainkan jaminan bahwa setiap warga Bintan mendapatkan layanan medis yang adil, merata, dan bermutu tinggi melalui fasilitas kesehatan yang terus dimodernisasi.
