Penutupan rute Garuda Indonesia ke Tanjungpinang dan hengkangnya Matahari Department Store kerap diperlakukan sebagai kabar bisnis biasa. Sebagian menganggapnya urusan pasar, sebagian lain menyebutnya dampak efisiensi anggaran. Namun bagi sebuah kota, peristiwa-peristiwa semacam ini seharusnya dibaca lebih jujur: sebagai sinyal awal dari masalah yang lebih dalam.
Ini bukan krisis yang datang dengan ledakan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pengangguran massal yang tiba-tiba. Yang kita hadapi justru pengikisan pelan-pelan—tenang di permukaan, tetapi menggerogoti fondasi ekonomi kota. Satu rute penerbangan hilang, satu gerai tutup, lalu disusul ruko-ruko yang sepi dan anak muda yang memilih pergi. Masing-masing tampak kecil, tetapi jika dirangkai, ia membentuk satu cerita yang utuh.
Maskapai dan ritel nasional tidak hidup dari optimisme kebijakan. Mereka hidup dari kelas menengah yang nyata—stabil, berdaya beli, dan berkelanjutan. Ketika mereka hengkang hampir bersamaan, pesan ekonominya sederhana: permintaan kelas menengah tidak cukup tebal untuk menopang kota.
Selama bertahun-tahun, ekonomi Tanjungpinang—seperti banyak kota lain di Indonesia—ditopang oleh kelas menengah birokratik. Hotel hidup dari rapat kedinasan, maskapai dari perjalanan dinas, ritel dari daya beli pegawai pemerintah. Ini bukan kelas menengah produktif, melainkan kelas menengah administratif. Begitu kebijakan efisiensi fiskal diberlakukan, mesin itu langsung tersendat. Tidak ada bantalan. Tidak ada substitusi.
Dalam konteks ini, Garuda dan Matahari bukan sedang meninggalkan kota. Mereka hanya membaca kenyataan lebih cepat.
Seakan mengadvokasi pemerintah daerah, sebagian pihak berargumen bahwa Tanjungpinang tidak perlu dipaksakan menjadi kota metropolitan seperti Batam. Cukuplah ia menjadi kota heritage—tenang, bersejarah, dan tidak ambisius. Dengan sudut pandang ini, kepergian maskapai full service dan ritel nasional dianggap bukan persoalan.
Argumen ini terdengar dewasa, bahkan bijak. Namun di baliknya tersembunyi kekeliruan mendasar: heritage disalahpahami sebagai alasan untuk menerima stagnasi. Padahal, heritage bukan lawan dari ekonomi. Heritage adalah positioning—dan justru menuntut ekonomi yang lebih matang.
Lihat Penang dan Melaka. George Town di Penang adalah kota warisan dunia UNESCO, tetapi juga pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif. Kelas menengahnya tumbuh dari jasa bernilai tambah dan kewirausahaan, bukan dari belanja negara. Maskapai bertahan karena penumpangnya ada.
Melaka menjaga sejarahnya dengan disiplin, tetapi tidak memiskinkan warganya. Pariwisata di sana bukan sekadar kunjungan singkat dan foto-foto, melainkan mesin ekonomi lokal yang menciptakan hotel, restoran, toko, pemandu, dan pelaku kreatif. Heritage di sana hidup karena ekonomi warganya hidup.
Contoh-contoh ini mengajarkan satu hal penting:
heritage tanpa kelas menengah hanyalah romantisme kosong.
Pelajaran serupa—bahkan lebih dekat—sebenarnya sudah lama ada di depan mata kita sendiri: Lagoi dan Lobam di Pulau Bintan.
Lagoi adalah kawasan wisata yang berhasil secara statistik. Investor datang, resort berdiri, wisatawan mancanegara rutin berkunjung. Namun setelah puluhan tahun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: di mana kelas menengah lokal yang tumbuh di sekitarnya?
Lagoi dibangun sebagai kawasan tertutup. Wisatawan tidur, makan, dan belanja di dalam area. Rantai nilai lokal pendek. Yang tumbuh adalah tenaga kerja upahan, bukan wirausaha. Lagoi sukses sebagai destinasi, tetapi gagal menjadi mesin sosial ekonomi.
Lobam pun demikian. Kawasan industri ini menghadirkan investasi dan lapangan kerja, tetapi tidak melahirkan ekosistem kota. Yang tercipta adalah buruh, bukan kelas menengah lokal; pabrik, bukan jaringan usaha pendukung daerah. Kawasan tumbuh, tetapi masyarakat ekonomi tidak ikut bertumbuh.
Lagoi dan Lobam memberi pelajaran pahit:
investasi bisa hadir tanpa menciptakan kelas menengah, jika tidak dirancang untuk itu.
Masalahnya bukan kekurangan indikator. Data ada di mana-mana. Yang kerap absen adalah kemampuan membaca makna di balik data. Setiap peristiwa diperlakukan sebagai kasus terpisah: ritel tutup, maskapai pergi, wisata stagnan. Padahal semuanya adalah bagian dari satu pola yang sama.
Lebih jauh lagi, kota ini tampak belum memiliki kesepakatan makna tentang masa depannya. Apakah Tanjungpinang kota birokrasi, kota heritage, kota wisata, atau kota jasa maritim? Semua disebut, tetapi tak satu pun disepakati. Tanpa arah bersama, kebijakan menjadi tambal sulam. Investor ragu, masyarakat pasif, dan ekonomi berjalan tanpa tujuan.
Kota—sekecil apa pun—tidak bisa hidup tanpa kelas menengah. Kelas inilah yang membuka usaha, membayar pajak, menyekolahkan anak, dan merawat warisan budaya. Tanpa mereka, kota tampak tenang, tetapi rapuh. Anak muda pergi, talenta menghilang, dan sejarah tinggal cerita.
Ini bukan soal menyalahkan individu atau pemerintah yang sedang menjabat. Ini soal keberanian mengakui bahwa model pembangunan lama sudah mencapai batasnya. Model yang menjadikan belanja negara sebagai motor utama kini berhadapan dengan realitas baru: efisiensi fiskal, kompetisi antarwilayah, dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Penutupan rute penerbangan dan gerai ritel besar seharusnya tidak dibaca sebagai anomali. Ia adalah cermin yang jujur, meski pahit. Cermin yang menunjukkan bahwa ekonomi kita terlalu lama bergantung pada administrasi, dan terlalu sedikit pada produktivitas.
Kota yang dewasa tidak memecahkan cermin itu. Ia menatapnya, lalu berbenah. Karena pada akhirnya, kota tidak diukur dari seberapa indah ia merawat masa lalu, tetapi dari seberapa layak ia menawarkan masa depan bagi warganya sendiri.
Dan di sanalah, sesungguhnya, ujian kepemimpinan daerah dimulai.
Artikel ini ditulis oleh : Ary Satia Dharma
