BINTAN | WARTA RAKYAT – Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bintan gelar Audiensi dengan Badan Pengelola (BP) Kawasan Bintan, Senin ( 6/1/2025). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh kepala BP Kawasan Bintan Farid Irfan Sidik dan Wakil Kepala BP Kawasan Bintan, Abimanyu serta didampingi beberapa Kepala Bidang dan staf.
“Kedatangan kami dan rombongan adalah dalam rangka ingin bersinergi dengan BP Kawasan Bintan, karena sejauh ini masyarakat belum tersentuh oleh BP Bintan,” ujar Hasriawady saat memulai diskusi.
Sebab Kadin Bintan dibawah kepemimpanannya, lanjut Hasriawady bertekat akan memajukan UMKM dan Koperasi, maka dari itu kami berharap dengan diskusi ini BP Bintan turut serta ambil andil dalam memajukan Kepri khususnya wilayah Bintan dan siapa tau kami bisa menjalin Kemitraan ketika ada Investor yang masuk,” tutur Hasriawady.
Ia pun mencontohkan saat ini Bintan belum mempunyai pelabuhan bongkar muat, sehingga semua PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di ambil alih provinsi, menurutnya BP Bintan bisa membangun sebuah pelabuhan bongkar muat di Bintan
Menangapi hal tersebut, Wakil Kepala BP Kawasan Bintan, Abimayu mengatakan kondisi BP Kawasan Bintan yang secara kelembagaan belum berbentuk Satker menghambat kewenangan dalam bekerja.
“Kita belum bisa membeli aset karena belum di bentuk Satker, maka dari itu kita belum bisa bangun pelabuhan dan belum bisa pungut PNBP.
Sejauh ini BP Kawasan Bintan, Sebut Abimanyu, fokus membangun infrastruktur seperti jalan dan lampu, tujuannya agar investor bisa masuk ke Bintan. Jalan-jalan dilebarkan untuk potensi investasi, misalnya ketika investor mau bangun resort melihat jalan-jalan sudah besar tertarik untuk berinvetasi. kewenangan kami terbatas tidak seperti BP Batam,” jelas Abimanyu.
Senada dengan hal itu, Kepala BP Kawasan Bintan Farid Irfan Siddik mengatakan, pembahasan yang disampaikan oleh ketua Kadin Bintan sudah pernah disampaikan dan dibahas dengan Bupati Bintan dan pelaku usaha, ia mengaku sudah melakukan survei ke sebuah daerah di simpang Lagoi untuk membuat pusat oleh-oleh, dan jika dibangun Tenannya akan diisi oleh UMKM lokal
“Jadi wajar masyarakat menilai BP Bintan tidak pro masyarakat, makanya kemarin saya masuk ke perkampungan di Simpang Lagoi agar bisa menghadirkan potensi investasi disitu. Sebenarnya itu bisa di sambungkan ke BP Bintan,” Ucap Farid
“Terkait pelabuhan, bisa kita bangun, kendalanya adalah konsep value ke negara bagaimana? PNBP Yang ditarik bisa potensi pungli,” Jelasnya. “Jadi semua jalan yang dibangun semua sifatnya hibah. asalkan lahannya ready dalam bentuk hibah dan tidak ada ganti rugi,” bebernya.
Ditemui usai audiensi, ketua Kadin Bintan Hasriawady yang juga merupakan mantan Anggota DPRD Bintan ini mengatakan, masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap BP Bintan, meski begitu ia pun memahami kondisi BP Bintan yang masih belum disahkan kelembagaannya.
“Kita melihat masyarakat banyak menaruh harapan kepada BP Bintan, tetapi dari diskusi yang kita ketahui tadi BP Bintan ini masih belum ada pengesahan kelembagaannya sehingga BP jika ingin melakukan terobosan masih stagnan,”
“Ini akan menjadi laporan kita ke Kadin Provinsi atau Pusat bagaimana mempertimbangkan agar BP Bintan sejalan dengan keinginan Gubernur Kepri, yaitu terwujudnya Batam, Bintan dan Karimun menjadi suatu kawasan bebas yang menyeluruh,” jelasnya
Sementara itu Kepala BP Kawasan Bintan Farid Irfan Siddik mengakui hal ini menjadi masalah yang cukup central terkait kelembagaan, yang menghambat ruang gerak untuk membangun ekonomi secara menyeluruh.
“Karena memang kawasan bebas atau Free Trade Zone sendiri masih tidak menyeluruh sehingga masih banyak PR kami di BP Bintan Ini. Sehingga perlu dukungan juga, saya berharap semoga BP Kawasan ini bisa sah secara kelembagaannya dan kami bisa bekerja secara optimal untuk mendukung dan mewujudkan program Bintan Maju,” tutupnya.
