TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).
Pajak ini dikenakan terhadap setiap bentuk reklame yang dipasang di tempat umum, baik dalam bentuk spanduk, billboard, baliho, maupun media reklame lainnya.
Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang, Said Alvie mengatakan, menurut undang-undang yang berlaku, pajak reklame dipungut dari para pengusaha atau individu yang menggunakan ruang publik untuk mempromosikan produk atau layanan mereka.
Besaran pajak reklame ditentukan berdasarkan lokasi pemasangan, ukuran reklame, dan lama waktu pemasangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur tarif pajak ini dengan menyesuaikan kondisi ekonomi setempat.
“Penerapan pajak reklame bertujuan untuk menertibkan pemasangan reklame agar lebih teratur dan tidak menimbulkan kesemrawutan visual di ruang publik,” ungkap Alvie.
Selain itu, lanjutnya, pajak reklame juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga estetika kota serta mengendalikan jumlah iklan yang dipasang di area-area strategis.
Alvie menjelaskan, bagi pemerintah daerah, pajak reklame berperan penting dalam memperkuat sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pendapatan dari pajak ini sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta program kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak reklame dengan melakukan penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, sehingga potensi penerimaan dari sektor ini dapat dimaksimalkan,” imbuhnya.
