BATAM | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggelar pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9/2023).
Dikatakan Gubernur, secara umum persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri, sepanjang tahun 2022 lalu, terus mengalami perbaikan. Terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian.
Untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, secara umum di Kepulauan Riau terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2021 masih terdapat 41.300 jiwa, maka pada tahun 2022 turun menjadi 29.200 jiwa, atau berkurang hingga mencapai 12.100 jiwa.
“Dengan kata lain, jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada dikisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan,” tegas Ansar.
Tak lupa, Gubernur Ansar menyampaikan banyak hal terkait pembangunan di Kepri. Salah satunya program penyambungan listrik ke masyarakat pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen. Hingga program gerakan menanam cabe dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
Terkait ketahanan pangan, Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian. Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Berikutnya, di Kepri juga ketersediaan lahan pertanian sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri. Sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Menurut Ansar, di Kepri kondisi kualitas tanahnya adalah marjinal. Dimana tanah tersebut membutuhkan banyak asupan pupuk dan sentuhan teknologi. Sementara ketersediaan pupuk sendiri terbatas dan belum ada distributor lokalnya.
Terakhir, Kepri menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antar pulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” jelas Gubernur Ansar.
Sedangkan Mardiono mengatakan berdasarkan Keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dirinya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta terjun langsung melihat ke lapangan, guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Dan koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, guna bersama – sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” jelasnya.
Program ketahanan pangan juga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang telah diprioritaskan pemerintah. Dimana salah satu targetnya adalah pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan bisa berjalan dengan baik.
