ANAMBAS | WARTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Taufik angkat bicara soal wacana pemekaran Kabupaten Natuna-Anambas menjadi Provinsi baru.
Menurut senator Dapil Natuna-Anambas itu, belum ada kepentingan mendesak yang mengharuskan pembentukan Provinsi baru.
“Kalau menurut saya, kita ke Provinsi yang ada aja lah,” katanya, Kamis (12/5/2022).
Daripada mengusulkan pembentukan Provinsi baru, Taufik meminta Gubernur Ansar Ahmad serius memperjuangkan nasib nelayan lokal khususnya Natuna-Anambas.
Ia mengungkapkan, saat ini, nelayan Natuna-Anambas mengeluh dengan kehadiran nelayan pulau Jawa dan asing.
Dengan peralatan yang lebih modern, nelayan pulau Jawa dan asing mulai menggerogoti lumbung ikan nelayan lokal.
“Kehadiran nelayan luar ini pun mengakibatkan ruang tangkap nelayan lokal semakin sempit,” ucapnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta agar Gubernur Ansar mendesak pemerintah pusat dan DPR segera mengesahkan RUU tentang Daerah Kepulauan.
Jika disahkan, RUU Daerah Kepulauan akan menambah APBD Kepri dengan penambahan dana transfer dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi perizinan.
Anggaran ini dapat digunakan untuk membantu nelayan dan membangun infrastruktur di Natuna-Anambas.
“Pembangunan udah nampak kemajuan sejak pemekaran Provinsi Kepri,” tambahnya.
