TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Harus diakui banyak warga yang menunggu program Bantuan Perumahan Swadaya atau biasa disebut Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat mengubah tempat tinggal rumah yang lebih layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan (Kadis Perkim) Kota Tanjungpinang, Djasman menuturkan, setiap tahun, pihaknya melalui tim yang dibentuk mengusulkan ke pusat.
”Kami akan selalu mengusulkan setiap tahunnya. Bukan hanya secara kuota namun juga besaran bantuan penerimaannya,” ucapnya, Kamis (15/04/2021).
Setiap tahun pihaknya mengusulkan ke pusat, kuotanya bahkan lebih dari 1.000 usulan. Terdiri dari masyarakat yang berada di 18 kelurahan di Tanjungpinang.
Terkait realisasi bantuan, berdasarkan analisis dari pusat melalui kementerian terkait.
Ia menuturkan, besaran bantuan saat ini masih stimulus. Belum bisa menuntaskan kebutuhan tempat tinggal layak.
”Kami usulkan agar besaran bantuannya bisa naik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya per unit bisa menerima bantuan Rp30 juta atau bahkan lebih. Bila ini teralisasi maka bangunan rumah bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Ia menuturkan, tujuan dari program ini memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah tinggal yang layak.
Setiap keluarga perlu memiliki rumah, minimal ada dua kamar tidur, satu WC, ruang keluarga dan dapur.
Mewujudkan ini, setiap tahun Pemko Tanjungpinang melalui OPD yang dipimpin selalu mengusulkan bantuan program tersebut ke pusat.
Terbukti tahun 2021 ini, 47 rumah yang kurang layak huni akan diperbaiki. Terdiri di dua kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung unggat dan Kelurahan Senggarang.
Djasman menuturkan, kuota bantuan tahun ini lebih kecil dibandingkan dua tahun lal, tepatnya 2019 lalu. Hanya saja lebih baik bila dibandingkan 2020 lalu yang nihil atau kosong.
Tahun sebelumnya, sudah disetujui bantuan perbaikan rumah sekitar 200 unit. Hanya saja batal terealisasi karena anggarannya ditarik pusat upaya menangani bencana nonalam, wabah Korona.
Ini berdasarkan instruksi Kementerian Keuangan, program ini ditunda dulu karena ada program lain yang prioritas.
Bicara berbagai perencanaan dan persiapan sudah dilaksanakan tim baik dari pusat maupun daerah.
Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma mengaku masih menerima aduan terkait rumah milik warga yang tak layak huni, tentu perlu bantuan.
Di tengah wabah saat ini, harus diakui beberapa program ditunda. Bukan hanya dari APBD Pemko namun juga dari pusat melalui berbagai lembaga kementerian.
”Begini kondisi saat ini, berbagai program dikurangin. Kita berharap bisa dimaksimalkan di tahun-tahun mendatang. Apalagi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Terkait stimulus dari APBD Pemko, ia menuturkan bila memungkinkan akan direalisasikan. Tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, secara pribadi ia menuturkan terus mendukung program perbaikan rumah tersebut. Ditunjukkan melalui dana fasilitator yang selalu disediakan.
Besaran bantuan ini menurutnya, belum bisa menuntaskan kebutuhan tempat tinggal layak. Namun tentunya sebagai dasar menstimulus.
”Program ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa bertambah secara jumlah unit maupun bantuan dana nantinya,” nantinya.
47 Rumah Warga Diperbaiki Tahun Ini
Masyarakat Tanjungpinang kembali mendapatkan Bantuan Perumahan Swadaya. Kuotanya diberikan kepada 47 KK atau pemilik rumah.
Djasman menuturkan, jumlah penerima tahun ini terdiri dari 21 unit rumah di Kelurahan Tanjungunggat dan 26 unit lagi merupakan warga Senggarang.
Masing-masing penerima akan diberikan bantuan senilai Rp20 juta. Dengan total bantuan senilai Rp 940 juta.
Selain itu, ada dana pendampingan dari APBD Pemko Tanjungpinang yang diperuntukkan bagi tenaga fasilitator lapangan.
Dituturkannya, jumlah penerima tahun ini lebih sedikit dari rencana tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya. Bila tidak ditarik anggaran dari pusat tahun lalu, jumlah rumah yang diperbaiki di Tanjungpinang untuk 200-an KK, namun dari besaran nilai bantuan sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, tahun sebelumnya terdiri dari dua program yaitu melalui DAK Bappenas yang masing-masing pemilik rumah diberikan bantuan senilai Rp19 juta dan Rp17,5 juta per unit dari program Satker Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan.
Djasman menilai, program perbaikan rumah bagi masyarakat tak mampu sangat dibutuhkan. Ini salah satu program yang langsung menyentuh kepada warga yang membutuhkan.
Harus diakui banyak warga yang menunggu program ini agar bisa mengubah tempat tinggal mereka menjadi lebih layak huni dan sehat.
Ia menuturkan, Program Bantuan Perumahan Swadaya melalui Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bentuk stimulus.
Jadi masyarakat atau penerima juga diharapkan memiliki dana tambahan atau swadaya untuk memperbaiki rumahnya lebih baik lagi.
Menurutnya, setiap keluarga perlu memiliki rumah yang layak huni dengan kategori sebagai berikut ditinjau dari segi keselamatan bangunan, kesehatan bangunan, dan kecukupan luas ruang.
Untuk merealiasikan ini, di tengah harga bahan pokok di Tanjungpinang tentu bantuan yang diberikan belum cukup. Maka program ini hanya stimulan. Tujuannya memberikan semangat kepada penerima menambah dana memperbaiki rumah mereka.
Bila pun tidak ada dana menambah memperbaiki rumah, minimal ia meminta masyarakat saling bergotong-royong.
Djasman mencontohkan, ada 21 penerima bantuan di Tanjungunggat. Maka dibentuk beberapa kelompok dari penerima itu. Maka masing-masing kelompok membantu setiap rumah yang diperbaiki.
”Setiap tahun kami usulkan. Namun yang dapat tahun ini 47 rumah. Harapannya bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya lagi.
Ia berharap setiap penerima bisa membangun hunian rumah yang lebih baik dari sebelumnya.
