3 Terdakwa Korupsi Pengadaan Alat Otomotif di Disdik Kepri Disidangkan

185
Ketiga terdakwa saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjugpinang, Selasa (22/12).

TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan alat praktek otomotif rekayasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Riau tahun anggaran 2018 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjugpinang, Selasa (22/12).

Ketiga terdakwa yakni Damsiri Agus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dodi Sanova selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Arif Zailani selaku Pelaksana Pekerjaan.

Sidang digelar secara virtual, ketiga terdakwa mengikuti dari Rumah Tahanan Negara Tanjungpinang, sedangkan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang hanya dihadiri Hakim, Jaksa dan penasehat hukum terdakwa.

Sidang terbuka untuk umum itu dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Muhammad Djauhar Setyadi didampingi Jonni Gultom dan Yon Efri.

Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Dodi Emil Gazali mengatakan, dua terdakwa Damsiri dan Dodi Sanopa selaku PPK dan PPTK pengadaan tidak melakukan survei harga maupun survei barang.

Kedua terdakwa hanya menerima spek barang dan harga dari terdakwa Arif Jailani yang menggunakan CV Mandiri Sukses Bersama.

“Sudah ada kecurangan disana, pemenang sudah ditentukan, sudah ditentukan karena speknya sudah dikunci,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, harga barang yang ditawarkan terdakwa Arif Jailani juga kemahalan, sehinga negara mengalami kerugian Rp 777 Juta.

“Uang kerugian negara Rp 777 Juta telah dikembalikan terdakwa. Barang itu sudah ada di SMK Negeri 6 Batam dan SMK Negeri 1 Bintan Utara,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, ketiganya dakwa dengan dakwaan alternatif primer melanggar pasal 2 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b dan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Sementara itu, terdakwa Dody Sanova melalui Kuasa Hukum Zudy Fardy dan Wilmar keberatan dengan dakwaan JPU, sehingga akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

“Karena dakwaan baru kami terima tadi, kami butuh waktu untuk mempelajari. Tetapi pada intinya kami ajukan eksepsi,” kata Zudy.

Begitu juga dengan dua kuasa hukum lainnya yang mendampingi terdakwa Damsiri Agus dan Arif Zaelani akan mengajukan eksespsi.

Sementara itu, ketua majlis hakim menunda sidang hingga 6 Januari 2021 mendatang dengan agenda pembacaan nota keberatan ketiga terdakwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.