KARIMUN | WARTA RAKYAT — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Berazam Jaya (BBJ) Kabupaten Karimun terus menunjukkan langkah progresif dalam menata dan memodernisasi tata kelola Pasar Puan Maimun.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui rapat koordinasi strategis bersama para pedagang Pasar Puan Maimun yang berlangsung di Kantor Perumda BBJ Karimun pada Senin, 13 Juli 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Perumda BBJ Kabupaten Karimun, H Muhammad Mahsun, ini berfokus pada agenda pembenahan menyeluruh terhadap aspek vital pasar, mulai dari instalasi air bersih, penataan listrik, pengelolaan limbah, sistem keamanan, higienitas lingkungan, hingga sosialisasi regulasi perpajakan dan retribusi daerah.
Hadir dalam forum penting tersebut jajaran manajemen internal Perumda BBJ, di antaranya Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Bidang Pasar, Kepala Bidang Umum dan Personalia, Koordinator Pasar Puan Maimun, tim Legal, serta perwakilan dari Asosiasi Pedagang Ikan/Ayam Blok B Pasar Puan Maimun beserta para pedagang.
Direktur Perumda BBJ Karimun, H Muhammad Mahsun, menegaskan bahwa pembenahan Pasar Puan Maimun tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen, khususnya para pedagang sebagai penggerak utama roda ekonomi pasar.
“Pasar Puan Maimun adalah urat nadi perekonomian masyarakat Karimun. Pembenahan yang kita canangkan hari ini bukan sekadar urusan estetika atau ketertiban administratif semata, melainkan ikhtiar bersama untuk menciptakan ekosistem perniagaan yang higienis, aman, tertib, dan nyaman. Kami ingin menghadirkan standarisasi layanan pasar yang layak bagi pedagang maupun konsumen. Sinergi ini adalah kunci utamanya,” ujarnya saat ditemui Warta Rakyat, Rabu (15/7) siang.
Melalui diskusi yang konstruktif, manajemen Perumda BBJ bersama para pedagang berhasil melahirkan sejumlah poin kesepakatan krusial demi transformasi Pasar Puan Maimun ke arah yang lebih baik:
* Optimalisasi Akses Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
Masalah ketersediaan air bersih dan higienitas menjadi prioritas utama yang disepakati bersama. Langkah taktis yang diambil meliputi:
▪︎ Penambahan Titik Instalasi Air: Perumda BBJ akan melakukan penambahan titik jaringan air bersih di sejumlah area pasar yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
▪︎ Pembangunan Toren Air: Penyediaan fasilitas penampungan air bersih (toren) baru di Lantai II Blok B untuk menjamin kontinuitas pasokan air bagi pedagang.
▪︎ Manajemen Sampah Mandiri: Setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah di meja lapak masing-masing. Pedagang juga bertanggung jawab penuh menjaga kebersihan kolong meja serta saluran parit/selokan di area jualan mereka, dengan mengemas sampah ke dalam wadah plastik sebelum dibuang.
▪︎ Aksi Gotong Royong Massal: Sebagai wujud nyata kepedulian lingkungan, pedagang dan pengelola pasar akan menggelar aksi gotong royong membersihkan selokan dan parit secara menyeluruh
* Standardisasi Kelistrikan dan Pengetatan Keamanan
Guna meminimalisasi risiko bahaya kebakaran akibat korsleting listrik serta meningkatkan aspek keamanan wilayah pasar, disepakati regulasi baru sebagai berikut:
▪︎ Fasilitas Penerangan Umum (Pasum): Pengelola pasar membatasi penyediaan fasilitas listrik gratis hanya untuk penerangan umum dan satu titik lampu berkapasitas maksimal 45 watt untuk setiap meja pedagang.
▪︎ Aturan Kelebihan Daya: Pedagang yang menggunakan alat kelistrikan melebihi batas ketentuan satu titik lampu 45 watt akan dikenakan biaya tambahan yang dihitung secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
▪︎ Tertib Jaringan Listrik: Setiap penambahan jaringan atau aliran listrik baru wajib dilaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pengelola. Perumda BBJ juga akan segera melakukan penataan ulang seluruh jaringan listrik pasar agar lebih rapi dan aman.
▪︎ Sistem Keamanan Berbasis CCTV: Pengelola akan memetakan ulang dan menambah pemasangan unit kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan yang belum terjangkau. Untuk memaksimalkan pengawasan, pedagang yang telah memasang CCTV pribadi sepakat memberikan akses integrasi kepada petugas keamanan pasar.
* Kepatuhan Regulasi Keuangan dan Retribusi Daerah
Pertemuan ini juga menjadi sarana sosialisasi penting terkait kewajiban hukum yang mengikat pelaku usaha berdasarkan regulasi nasional maupun daerah. Terkait hal tersebut, terdapat dua agenda keuangan yang akan dibahas lebih lanjut di internal paguyuban pedagang sebelum diimplementasikan:
▪︎ Pajak Sewa Tempat Usaha 10%: Pembahasan mengenai beban Pajak Pertambahan Nilai atas sewa tempat usaha pasar sebesar 10% yang harus disetorkan kepada negara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017
▪︎ Retribusi Persampahan: Pembahasan mengenai penyesuaian beban retribusi sampah untuk kios dan meja pasar sebesar Rp1.000,- per hari yang nantinya akan disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023
H Muhammad Mahsun mengapresiasi kedewasaan bersikap dan keterbukaan para pedagang dalam mendiskusikan regulasi perpajakan maupun retribusi daerah tersebut.
“Kami sangat menghargai ruang dialog yang tercipta hari ini. Terkait aturan PP Nomor 34 Tahun 2017 dan Perda Nomor 9 Tahun 2023, kami memberikan ruang penuh bagi para pedagang untuk berembuk terlebih dahulu. Kebijakan ini adalah amanat undang-undang yang kontribusinya akan kembali lagi untuk pembangunan daerah dan fasilitas publik Karimun. Kami optimis, dengan komunikasi yang transparan, kita akan mencapai mufakat yang adil tanpa memberatkan kelangsungan usaha para pedagang,” pungkasnya.
Dengan tercapainya kesepakatan komprehensif ini, Pasar Puan Maimun kini bersiap memasuki babak baru tata kelola pasar tradisional yang lebih modern, bersih, aman, dan taat hukum di bawah naungan Perumda Bumi Berazam Jaya Kabupaten Karimun. [Nov]
