JAKARTA | WARTA RAKYAT – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja perdagangan nasional menunjukkan arah yang semakin positif. Di tengah perlambatan permintaan global dan gejolak harga komoditas dunia, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekspor sekaligus memperkuat pasar domestik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Agustus 2025 mencapai US$185,13 miliar, meningkat 7,72% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara ekspor nonmigas tumbuh lebih tinggi, naik 9,15% menjadi US$176,09 miliar. Surplus neraca perdagangan nasional juga terus berlanjut dengan nilai US$29,14 miliar, atau naik 53,31% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$19,01 miliar.
Akademisi: Arah Perdagangan Makin Strategis
Dosen STISIPOL Raja Haji, Suherry, S.Sos., M.Si., menilai bahwa capaian ini merupakan bukti keberhasilan arah kebijakan perdagangan nasional yang mulai matang dan terukur di era Prabowo–Gibran.
“Pendekatan diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah semakin matang. Kita melihat keseimbangan antara proteksi industri dalam negeri dan keterbukaan pasar luar negeri. Ini menandakan kebijakan perdagangan tidak lagi reaktif, tetapi strategis dan berorientasi jangka panjang,” ujar Suherry kepada wartawan di Kota Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Sabtu (19/10).
LPK: Penegakan Hukum Perkuat Ekosistem Logistik
Sementara itu, dari sisi perlindungan konsumen, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kepri, Rian Hidayat, S.H., mengapresiasi meningkatnya penegakan hukum di sektor perdagangan. Menurutnya, upaya ini berdampak langsung terhadap kelancaran logistik dan kepercayaan pasar.
“Pengawasan distribusi dan kepatuhan hukum dalam perdagangan mulai terlihat hasilnya. Ketika rantai logistik terlindungi dari praktik curang dan penyimpangan, kepercayaan konsumen meningkat. Hal ini otomatis memperkuat ekosistem perdagangan nasional,” ungkap Rian.
LSM FORKORINDO: Konsumsi Masyarakat Jadi Motor Ekonomi
Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (FORKORINDO), Vincentius Solo melihat geliat konsumsi masyarakat yang meningkat turut memperkuat daya dorong perdagangan nasional.
“Ada tren positif di masyarakat. Daya beli mulai pulih, dan pasar domestik kembali hidup. Dampak perdagangan tidak hanya pada angka ekspor, tapi juga pada perputaran ekonomi rakyat yang semakin aktif,” ujarnya.
PMII: Mahasiswa Dukung Kebijakan Pro-UMKM dan Perdagangan Seimbang
Dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang–Bintan, Ucok Fatumonah HRP menilai kebijakan perdagangan pemerintah saat ini memberi ruang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk tumbuh.
“Pemerintah saat ini memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dalam rantai perdagangan dalam negeri. Sementara itu, kebijakan ekspor diarahkan untuk menciptakan keseimbangan agar Indonesia tidak hanya jadi pasar, tapi juga pemain dalam perdagangan global,” tegas perwakilan PMII.
Pemerintah Perluas Akses Pasar Internasional
Dalam periode yang sama, pemerintahan Kabinet Merah Putih aktif memperluas akses pasar luar negeri dengan menuntaskan berbagai perjanjian dagang strategis. Hingga kini, tercatat tiga Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah ditandatangani, yaitu Indonesia–European Union CEPA (IEU-CEPA), Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA), dan Indonesia–Peru CEPA (IP-CEPA).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya dalam perdagangan global, tanpa melupakan kepentingan pelaku usaha nasional dan kesejahteraan masyarakat.
