BATAM | WARTA RAKYAT – Insiden lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam, Senin, 13 Januari 2025, memicu keresahan warga Pulau Buluh dan sekitarnya, terutama nelayan yang menggantungkan hidup di laut.
Pasca-jebolnya pagar penangkaran, pihak kepolisian dan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) menyebutkan ada lima ekor buaya yang lepas. Namun, informasi ini diragukan oleh warga, yang merasa jumlah buaya bisa lebih dari itu.
Kekhawatiran warga semakin meningkat karena kejadian ini terjadi di wilayah yang dikenal sebagai tempat mereka mencari nafkah di laut. Mereka merasa tidak aman beraktivitas di perairan sekitar, terutama karena buaya dikenal sebagai predator yang berbahaya.
H. Bahktiar Lc, MA, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, yang juga dikenal sebagai UsBah (Ustadz Bahktiar), angkat bicara mengenai kejadian ini.
Menurutnya, insiden ini perlu segera ditangani dengan serius dan transparan, agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut di kalangan masyarakat.
“Saya sangat memahami kekhawatiran warga Pulau Buluh dan nelayan di sekitar Pulau Bulan. Keamanan mereka harus menjadi prioritas utama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan klaim tanpa bukti yang jelas. Pihak berwenang, baik itu pihak kepolisian maupun PT Perkasa Jagat Karunia, harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai jumlah buaya yang lepas dan langkah-langkah apa yang sudah diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ujar UsBah, yang juga Ketua DPW PKS Kepri, dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menambahkan, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan keamanan yang terjamin, terlebih bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di laut.
UsBah juga memberikan beberapa solusi untuk menangani masalah ini dengan bijak dan menyeluruh, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Pertama, penyelidikan dan verifikasi fakta yang jelas. Ia menekankan pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam oleh pihak berwenang mengenai insiden ini. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk memastikan jumlah buaya yang lepas dan memastikan mereka tidak membahayakan warga.
“Saya berharap pihak terkait dan PT PJK dapat melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga bagaimana buaya tersebut bisa keluar dari penangkaran yang seharusnya aman,” ujarnya.
Kedua, peningkatan pengawasan dan keamanan penangkaran buaya. UsBah juga menyarankan agar pihak penangkaran buaya memperketat pengawasan dan melakukan perbaikan infrastruktur di sekitar penangkaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menjaga keselamatan warga sekitar.
“Pihak PT PJK harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Infrastruktur penangkaran harus dievaluasi dan diperbaiki agar tidak ada lagi buaya yang lepas dan membahayakan warga,” tambahnya.
Ketiga, pemberian edukasi kepada masyarakat dan nelayan. Ia mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama nelayan yang beraktivitas di sekitar pulau, mengenai bahaya buaya dan cara-cara yang aman untuk beraktivitas di laut. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan informasi yang diperlukan dalam menghadapi situasi seperti ini.
“Pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya perlu memberikan edukasi kepada warga, terutama nelayan, tentang cara beraktivitas yang aman di sekitar kawasan yang rawan buaya. Selain itu, penting juga untuk membentuk tim tanggap darurat yang siap menanggulangi ancaman buaya jika diperlukan,” tutupnya.
