TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akan menggelar paripurna Ranperda pembentukan BUMD Migas pada Senin (19/2/2024).
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Karo Ekbang) Setdaprov Kepri, Syakyakirti mengatakan, setelah diparipurnakan ranperda tersebut, maka, di tahun ini Pemprov Kepri akan membuka seleksi untuk mencari Direktur BUMD Migas.
“Seleksi itu dilakukan setelah Ranperda pembentukan BUMD Migas disahkan,” ujarnya, Sabtu (17/2/2024).
Pihaknya berharap, paripurna pengesahan ranperda pembentukan BUMD Migas tersebut rampung dipertengahan tahun anggaran 2024 ini.
Sehingga, pelaksanaan seleksi untuk mencari Direktur BUMD Migas itu sudah bisa dilaksanakan pada APBD Perubahan tahun 2024.
“Seperti itu rencana kita,” tuturnya.
Disinggung soal anggaran penyertaan modal yang nantinya akan dikucurkan ke BUMD Migas tersebut. Kirti mengatakan, untuk saat ini hal itu masih dalam tahap pembahasan.
“Intinya yang terpenting saat ini itu kita sahkan dulu pembentukan BUMD Migas, baru selanjutnya kita usulkan penyertaan modalnya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pembahasan Ranperda Pembentukan BUMD Migas sejatinya sudah akan dibahas pada tahun anggaran 2023 lalu. Namun, hal itu urung dilakukan karena terganjal masalah administrasi.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah menyampaikan, pembahasan ranperda BUMD Migas tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibahas di tahun anggaran 2023.
Hal itu kata dia, karena rekomendasi dari Kemendagri terhadap naskah akademis ranperda BUMD Migas itu baru diserahkan ke Pemprov Kepri di awal Desember 2023.
“Jadi sebenarnya rekomendasi dari Kemendagri itu yang agak lama, Padahal kita harapkan Ranperda itu sudah dibahas di November 2023 kemarin,” katanya, Jumat (22/12/2023).
