TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menyatakan partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 wajib melaporkan dana kampanye ke KPU melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).
Komisioner KPU Tanjungpinang Andri Yudi mengingatkan sanksi berat menanti apabila parpol tidak melaporkan dana kampanye.
Adapun yang wajib dilaporkan parpol diantaranya Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
“RKDK semua parpol sudah ada, tapi yang LADK belum ada yang melapor. LADK berisikan dana awal kampanye dan siapa saja yang menyumbang,” ujar Andri Yudi saat dihubungi belum lama ini.
Dia mengimbau kepada seluruh parpol, agar bisa melaporkan dan mengikuti aturan yang sudah diberlakukan, di antaranya laporan dana kampanye tersebut.
“Dana kampanye akan diaudit melalui 3 pelaporan yakni LADK, LPPDK termasuk Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK),” ujarnya.
Menurutnya, jika parpol tidak melakukan tiga pelaporan itu maka akan bisa dikenakan sanksi sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika LADK tak dilapor, maka parpol tidak bisa melanjutkan tahapan berikutnya, dan kalau LPPDK tidak dilaporkan, imbasnya ke caleg terpilih tidak bisa dilantik,” tegasnya.
Andri juga menjelaskan bagi elemen masyarakat yang boleh menyumbang dana kampanye. Hal tersebut terbagi beberapa kategori, di antaranya perorangan, kelompok dan perusahaan serta lembaga non pemerintah.
“Untuk batasan sumbangan dana kampanye, untuk kategori perorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar. Kalau kelompok, perusahaan maksimal Rp 25 miliar,” imbuhnya.
