BATAM | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri mengoptimalkan Laboratorium Lingkungan Hidup.
Wahyu menuturkan, sejak berdiri tahun 2017, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup di Batam belum beroperasi, padahal sudah memiliki alat yang memadai.
Diketahui, laboratorium belum dapat melakukan pengujian sampel dan kualitas lingkungan lantaran belum terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
“Sangat disayangkan, udah 5 tahun berdiri tapi belum bisa memberikan sumbangsih terhadap PAD, saya minta tahun ini segera didaftarkan ke KAN agar terakreditasi,” katanya, Kamis (5/1/2023).
Politisi PKS itu menjelaskan, Laboratorium Lingkungan Hidup berpotensi untuk menambah PAD Kepri hingga puluhan miliar, apalagi Batam merupakan daerah yang padat industri.
Berdasarkan PP 22 Tahun 2021, perusahaan wajib melakukan pelaporan air limbah dan limbah domestik, limbah B3, dan ambien secara berkala.
Berdasarkan publikasi BP Batam tahun 2022, terdapat 1.013 perusahaan di Batam, sementara data SIMPEL KLHK terdapat 218 perusahaan, 43 sudah terdaftar proper dan 175 non proper.
Belum lagi pengujian emisi kendaraan bermotor, saat ini terdapat 733.576 unit kendaraan roda dua yang masih aktif 733.576 dan 187.757 kendaraan roda empat.
“Setiap bayar pajak, kendaraan wajib uji emisi. Tarifnya Rp50 ribu untuk motor dan Rp100 ribu untuk mobil,” jelasnya.
Wahyu pun berharap, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup DLHK di Batam menjadi atensi Gubernur Ansar Ahmad.
Sebelum terakreditasi KAN, diketahui pula bahwa laboratorium masih kekurangan tenaga analis dan maintenance peralatan sebelum diajukan untuk akreditasi.
“Saya berharap ini menjadi atensi pak Gubernur, ini demi kepentingan pembangunan di Kepri, semua potensi PAD harus dioptimalkan,” harapnya.
