Reses Uba Ingan Terima Banyak Keluhan Warga Batam Terkait BPJS, Air hingga Pendidikan

Anggota Komisi I, Uba Ingan
Anggota Komisi I, Uba Ingan Sigalingging

BATAM | WARTA RAKYAT Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Uba Ingan Sigalingging dapati banyaknya keluhan masyarakat saat melakukan reses di berbagai lokasi Kota Batam.

Uba yang merupakan pilihan masyarakat Dapil IV Kota Batam, mengatakan mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat pada setiap kegiatan reses.

Keluhan tersebut diungkapkannya meliputi masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapati hak atas air bersih di Kota Batam.

“Pertama paling banyak yang menjadi aspirasi masyarakat yakni di Tanjung Buntung, Bengkong Laut tentang status lahan, yang mana sebelumnya lokasi itu merupakan kawasan Hutan Lindung (HL), namun saat ini statusnya sudah diputihkan,” kata Uba, Senin (6/9/2021).

Politisi Hanura itu, mengungkapkan, selain tidak jelasnya status lahan di lokasi tersebut, masyarakat juga disusahkan akibat ribetnya pengurusan penyaluran air bersih ke lokasi tersebut.

“Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dari pengelola. Seharusnya BP Batam mempermudah agar masyarakat bisa hidup aman dan nyaman serta tidak ketakutan terus menerus, bukan malah merampas hak-hak mereka,” ungkap dia.

Dalam permasalahan ini, Uba mengharapkan agar BP Batam lebih proaktif dalam membantu masyarakat. Tidak hanya hak atas air, tetapi juga penyaluran listrik.

“Ini hak dasar masyarakat dan pemerintah tidak boleh menutup mata hanya karena ada permainan oknum-okum tertentu,” tegasnya.

Selain permasalahan air dan listrik, mantan anggota DPRD Batam ini, juga menyoroti terkait permasalahan BPJS Kesehatan secara mandiri yang banyak menyulitkan masyarakat kurang mampu di Kota Batam dalam mendapati perawatan. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 diungkapkannya banyak kepala keluarga yang terdampak PHK dan tidak mempu membayar iuran BPJS mandiri.

Hal itu menyebabkan banyak masyarakat tidak bisa menjalani perawatan karena akses BPJS mandirinya ditolak dan tidak memiliki biaya pribadi.

Dalam hal ini, Uba meminta Dinkes Kepri lebih proaktif kepada masyarakat kecil karena pandemi Covid-19 ini turut berdampak kepada semua masyarakat.

“Pemprov Kepri melalui Gubernur mengalokasikan anggaran untuk masyarakat tidak mampu yang sakit dibantu melalui Jamkesda. Jadi saya minta Dinkes Kepri lebih proaktif lagi,” tegasnya.

Permasalahan lainnya juga didapati Uba pada saat reses ke tengah masyarakat, pada sektor pendidikan.

“Sebagaian besar masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak bisa menyekolahi anaknya dan Dinsos jangan kaku, harus proaktif karena banyak siswa yang tidak bisa ambil ijazah karena belum bayar SPP. Diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan anggaran kepada keluarga terdampak,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.