TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Gubernur H Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pemprov Kepri mengenai kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), permasalahannya masih terdapat pada PMI yang akan kembali ke tanah air membawa hasil tes negatif kemudian diperiksa ulang di BTKL mendapat pemeriksaan RT-PCR dengan hasil positif.
Selain itu belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI Mandiri/Kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi serta transportasi dari Pemerintah Pusat.
“Kita prinsipnya mau tidak mau kita harus menerima kedatangan mereka. kita butuh dukungan pemerintah pusat yang real dan cepat karena untuk mengantisipasi,” kata Ansar, saat setelah meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Lansia di Asrama Haji, Senin (19/4/2021).
Ansar mengaku tidak mudah menerima 145 orang perhari, selain itu juga perlu biaya yang tidak sedikit untuk dibutuhkan saat karantina.
“Bukannya mudah bayangkan rata-rata perhari 145 orang datang biaya yang tidak sedikit kemudian mereka juga butuhkan tempat karantina sementara sampai hasil swabnya negatif kemudian butuh sarana mobilisasi dan kita mau bahas menjelang lebaran khawatir nanti terjadi kelonjakan,” terangnya.
Dalam paparannya Gubernur Ansar menyampaikan bahwa PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74.198 orang dengan rincian 60.160 orang yang masuk dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020, dan 14.038 orang dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 14 April 2021.
“Adapun PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri masuk lewat Batam dengan kualifikasi PMI yang pulang mandiri dan lewat Tanjungpinang PMI yang terkena deportasi,” ungkap Gubernur Ansar.
Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan rekapitulasi kasus positif Covid-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepri yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021.
“Dengan tambahan khusus selama periode 1 sampai dengan 17 April jumlah PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 83 orang yang masuk melalui pintu Batam dan 23 orang yang masuk melalui Tanjungpinang dengan total 106 orang,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menyampaikan kondisi terkini dari RSKI di galang dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 360 dan saat ini terisi 310. Di Tanjungpinang lokasi isolasi di LPMP Kepri kapasitasnya 88 tempat tidur sudah terisi 66.
“Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon pemerintah pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI dimana PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya” katanya lagi.
Gubernur Ansar pun meminta tim Satgas Covid19 dan Pemko Batam untuk segera menyusun rencana anggaran logistik yang diperlukan untuk diajukan kepada Kemenko PMK yang berjanji akan menindak lanjutinya.
Sementera itu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono menyampaikan sejak November 2020 dan akan dilanjutkan hingga Juni 2021 Pemerintah Malaysia sedang melakukan kebijakan rekalibrasi, yaitu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.
“Dengan adanya kebijakan setelah berakhirnya program rekalibrasi Pemerintah Malaysia akan melakukan penindakan, ditambah dengan kondisi ekonomi mereka di Malaysia yang cukup berat maka banyak PMI yang ingin pulang. Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal 4 sampai 5 kali seminggu dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan” ungkapnya.
Pewarta : Ilham
Edito : Prengki
