TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif khusus kepada Ketua RT dan RW di tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
Pemberian insentif khusus bagi RT/RW merupakan hal yang wajar sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kerja keras dan kepedulian Ketua RT/RW di lingkunganya
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Reni, di Tanjungpinang, Minggu (27/9).
“Saya rasa wajar dan secara pribadi meminta pemerintah daerah memberikan insentif kepada Ketua RT dan RW. Mereka sebagai garda terdepan mendata dan bahkan menyalurkan berbagai bantuan,” ujar Reni, yang sudah 3 periode menjabat sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang ini.
Menurut Reni, Ketua RT/RW tergolong memilki banyak pekerjaan selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Selain membantu pemerintah daerah Tanjungpinang dalam menyalurkan program bantuan sosial, RT/RW juga secara langsung terlibat mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat.
Bahkan, lanjut Reni, peran Ketua RT dan RW juga selalu membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan sesuai visi dan misi kepala daerah.
Reni menambahkan, apabila nomenklatur anggaran dimasukkan dalam APBD Perubahan 2020, bantuan tersebut bisa disalurkan sebelum akhir tahun ini.
”APBD Perubahan Kota Tanjungpinang masih tahap pembahasan. Saya berharap salah satu nomenklaturnya memberikan insentif kepada Ketua RT dan RW. Disejalankan dengan penyaluran BLT tahap ke dua nantinya,” kata Reni, dari Fraksi Hanura ini.
”Ketua RT dan RW berjasa di masa pandemi ini. Saya berharap insetif itu bisa dianggarkan di APBD perubahan,” lanjutnya.
Reni mengatakan, masukan ini sudah pernah disampaikan secara langsung kepada Sekda Tanjungpinang, Teguh beberapa waktu lalu.
“Saya sampaikan sebelum pembahasan APBD Perubahan, saya rasa anggaran memungkinkan mengingat jumlah Ketua RT dan RW se Tanjungpinang sekitar 800-an orang,” tutur wakil rakyat yang selalu aktif memperjuangkan aspirasi masyarat Tanjungpinang ini.
Terkait besaran insetif, ia mengungkapkan bisa sama seperti BLT atau pertimbangan lain berdasarkan kemampuan anggaran.
Masih dalam kesempatan yang sama, Reni juga mengingatkan Pemko Tanjungpinang bisa melaksanakan beberapa hal di APBD Perubahan ini.
Diantaranya, lanju Reni, penyediaan faisilitas umum seperti penerangan jalan, pembangunan dan perbaikan jalan yang rusak.
Reni melihat beberapa kawasan masih ada yang jalannya rusak, diantaranya di kawasan Rawasari, sebagian Jalan Tambak dan lainnya.
”Saya terima keluhan, serta mendukung pemerintah menyelesaikan sesuai kemampuan anggaran dan juga mendorong agar fokus,” tuturnya.
Ia mencontohkan dua tahun ini Pemko bisa fokus menyelesaikan penerangan jalan dan perbaikan infrastruktur jalan. Setelah itu, tahun berikutnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan juga kesehatan.
”Jika pembangunannya fokus dan terencana berbagai persoalan masyarakat bisa diselesaikan,” ucapnya.
