Hanya Memverifikasi, Pemko Padangsidimpuan Distribusikan 17.543 Paket Sembako Dampak COVID-19

Plt Kadis Sosial Pemkot Padangsidimpuan Daulat Dalimunthe (tengah) ketika menjelaskan bantuan sembako penanganan masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Padangsidimpuan.

PADANGSIDIMPUAN | Warta Rakyat Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah mendistribusikan 17.543 paket bahan pangan kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kota Padangsidimpuan.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Daulat Parlaungan, Selasa (28/4) mengatakan, sejumlah bantuan tersebut bersumber dari bantuan PKK, Dharma Wanita dan Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 641 paket yang telah disalurkan kepada warga 9 desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

“Kalau bulatan jumlah anggaran ketika dikonfirmasi, Daulat Dalimunthe menjawab silakan ke Kadis Perdagangan Ridoan Pasaribu, dia lebih paham berapa anggarannya dan apa saja itemnya untuk ribuan penerima bantuan tersebut,” katanya.

Dinas Sosial hanya memverifikasi datanya saja, bukan dinas kita yang mengadakan bahan tersebut dinas sosial hanya mendata, agar nanti dapat di pahami masyarakat Padangsidimpuan.

Kemudian yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebanyak 16.902 paket yang di distribusikan ke 6 Kecamatan se Kota Padangsidimpuan.

Adapun bantuan pangan bersumber dari APBD tersebut adalah untuk kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru disalurkan sebanyak 2076 paket, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu sebanyak 785 paket, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebanyak 4704 paket.

Selanjutnya Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sebanyak 2118 paket, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 1776 paket dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara sebanyak 5443 paket.

“Bantuan pangan ini diberikan kepada masyarakat yang bukan penerima PKH dan BPNT (bantuan sembako kemensos),” ujarnya.

Sementara itu Koordinator PKH Kota Padangsidimpuan Rudymansyah Ritonga mengatakan terdapat sebanyak 5627 Kepala Keluarga penerima Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI.

“Penerima PKH diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana sesuai kebijakan pemerintah pusat PKH ini merupakan data termiskin sebanyak 8 persen yang dibina setiap bulannya agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menuju keluarga sejahtera graduasi mandiri,” ujarnya.

Diterangkannya, peserta PKH ini diprioritaskan mendapatkan semua program komplementer yang diantaranya mendapatkan bantuan sembako, BPJS, e-warung maupun Kube.

Selain itu Rutilahu dan subsidi listrik dengan tujuan agar secepatnya sejahtera selama 6 tahun dibina.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.