TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Pasca pelantikan jajaran direksi (Direktur dan Direktur Utama) BUMD PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga berharap agar pengurus BUMD membuat blue print (cetak biru) perencanaan usaha jangka panjang.
Menurutnya, blue print diperlukan untuk mengantisipasi pemutusan kerjasama antara BUMD Tanjungpinang dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Tanjungpinang. Pasalnya, tidak ada jaminan kerjasama tersebut terus dilakukan oleh Pelindo,
Selain itu blue print juga diperlukan sebagai acuan untuk memberikan penyertaan modal dikemudian hari.
“disatu sisi BUMD tetap harus waspada, karena tidak ada jaminan kerjasama tersebut terus dilakukan oleh Pelindo,” ujar Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Jumat (11/10)
“Mulai saat ini BUMD harus punya blueprint perencanaan usaha jangka panjang jika suatu saat kerjasama tersebut tidak dilanjutkan,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, meskipun sejumlah pihak menilai BUMD Tanjungpinang gagal sebagai salah satu unit usaha yang menghasilkan PAD bagi Tanjungpinang namun Ade Angga mengapresiasi keuangan BUMD yang semakin membaik.
Sebab, kata Ade Angga, saat ini kerjasama antara BUMD dan Pelindo menghasilkan lebih kurang Rp 200 juta perbulannya.
“Tapi kita harus fair juga, kondisi keuangan BUMD saat ini semakin membaik sejak kerjasama dengan Pelindo. Pemasukan setiap bulan dari kerjasama Pas Pelabuhan tersebut mencapai lebih dari 200 juta tiap bulan,” katanya.
Selain itu Ade Angga menyebutkan, untuk memberikan penyertaan modal, pengurus BUMD harus berinovasi untuk menciptkan unit usaha baru yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya yakin teman-teman DPRD tidak berani mengesahkan Perda penyertaan modal baru jika kondisi BUMD masih seperti saat ini,” ungkapnya.
Bahkan dirinya sudah lama mengusulkan agar BUMD melakukan diversifikasi (penganekaragamam usaha) dan ekspansi (perluasan) usaha baru, sehingga tidak hanya mengurusi pasar.
Ia mencontohkan dari beberapa daerah yang pernah dikunjungi, pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar melalui Unit Pengelolaan Teknis (UPT) justru sukses menghasilkan PAD yang tinggi seperti Batam dan Yogyakarta
“Saya juga sudah lama mengusulkan BUMD tidak lagi megurusi pasar dan buka unit usaha baru,” pungkasnya.
