KARIMUN | WARTA RAKYAT – Keabsahan penetapan tersangka dan penahanan mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial VS dalam perkara dugaan korupsi kredit mikro kini menjadi sorotan.
Melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, pihak VS menggugat serangkaian tindakan penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun yang dinilai mengandung sejumlah dugaan cacat prosedural.
Permohonan yang diajukan melalui Jerry Fernandez & Co. Law Firm itu menyoroti sedikitnya lima persoalan mendasar, mulai dari pembagian kewenangan dalam pemberian kredit, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan, hak atas pendampingan hukum, hingga dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
Sidang yang dipimpin hakim tunggal tersebut mulai bergulir pada Selasa (10/11/2026). Dalam permohonannya, kuasa hukum meminta hakim menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan terhadap VS.
Salah satu pokok keberatan berkaitan dengan jabatan VS sebagai Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjung Balai Karimun pada periode 2017–2019.
Kuasa hukum menegaskan, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI, fungsi Mantri sebatas melakukan analisis dan mengusulkan permohonan kredit. Sementara kewenangan memutus persetujuan kredit dan memberikan otorisasi pencairan berada pada Kepala Unit.
“Berdasarkan BPP Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta yang terungkap dalam BAP, fungsi dan wewenang seorang Mantri terbatas sebagai pemrakarsa atau penganalisa (Maker). Secara sistem maupun struktural, seorang Mantri tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan tidak memiliki otoritas mencairkan dana,” ungkap Sutjahyo Hari Murti, salah satu kuasa hukum VS, dalam persidangan.
Pihak pemohon turut menyebut Kepala Unit berinisial VD sebagai pejabat pemutus kredit (Approver), dengan proses verifikasi yang melibatkan pejabat PA KUR berinisial DF.
Atas dasar itu, kuasa hukum menilai penyidikan semestinya mengurai secara menyeluruh pembagian kewenangan dan tanggung jawab seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut.
Persoalan paling krusial lainnya menyangkut penyampaian SPDP. Kuasa hukum menyebut surat tersebut telah diterbitkan pada 3 Maret 2026, tetapi menurut pemohon tidak pernah disampaikan kepada VS hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Oktober 2026.
Jarak waktu lebih dari tujuh bulan itu dinilai pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak tersangka untuk mengetahui proses penyidikan sejak dini.
Kuasa hukum mendasarkan keberatannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta ketentuan hukum acara pidana yang mereka cantumkan dalam permohonan.
“Menurut kami, tidak disampaikannya SPDP sejak diterbitkan hingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan merupakan persoalan serius. Hak seseorang untuk mengetahui proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati dan dijamin,” tegas Hari.
Tidak berhenti di situ, mekanisme pemanggilan VS juga dipersoalkan. Kuasa hukum menyebut surat panggilan tidak disampaikan langsung oleh petugas kejaksaan, melainkan dititipkan melalui pihak pelapor berinisial Herbert dan kemudian diantarkan oleh seorang Office Boy (OB) BRI.
Menurut Hari, mekanisme tersebut patut diuji karena dinilai tidak sesuai dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Pihaknya juga mempertanyakan proses pemeriksaan yang disebut mengandung pertanyaan menggiring, termasuk persoalan pemberian kesempatan kepada VS untuk memilih penasihat hukum sendiri.
Kuasa hukum mengungkapkan, VS sempat menanyakan kemungkinan menggunakan pendampingan advokat karena merasa kebingungan menghadapi pertanyaan penyidik.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam permohonannya, pihak VS mempersoalkan penggunaan hasil audit internal BRI tahun 2019 yang mencantumkan angka kerugian sebesar Rp549.725.163.
Kuasa hukum menilai hasil audit internal tersebut perlu diuji kedudukan dan kekuatan hukumnya, khususnya apakah dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Berdasarkan sejumlah keberatan itu, pihak VS meminta hakim menyatakan penetapan tersangka, penahanan, dan perpanjangan penahanan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pemohon juga meminta pembebasan VS dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun apabila permohonan dikabulkan, sekaligus pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya sesuai ketentuan hukum.
Dalam persidangan, hakim tunggal terlihat mencermati berbagai dalil yang disampaikan kedua belah pihak. Hakim juga mengingatkan agar pemohon maupun termohon tetap berfokus pada ruang lingkup praperadilan dan tidak masuk terlalu jauh ke substansi pokok perkara.
Usai persidangan, kuasa hukum VS, Jerry Fernandez, turut menyoroti jawaban jaksa ketika hakim mempertanyakan apakah penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.
Menurut Jerry, jaksa secara tegas menyatakan tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam proses tersebut.
“Ketika hakim mempertanyakan apakah ada pemeriksaan calon tersangka dalam perkara KUR ini, jaksa secara tegas menyebut tidak ada. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang kami soroti karena menyangkut prosedur dan perlindungan hak hukum seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Jerry.
Pihak kuasa hukum berharap seluruh keberatan yang diajukan dapat dipertimbangkan secara objektif oleh hakim.
Sidang praperadilan tersebut dijadwalkan memasuki agenda putusan pada Selasa, 17 November 2026.
Putusan itu nantinya akan menjadi penentu atas sah atau tidaknya tindakan hukum yang dipersoalkan dalam permohonan praperadilan, tanpa terlebih dahulu menentukan terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara kredit mikro BRI tersebut. (Nov)
