KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerataan akses energi di wilayah kepulauan Kabupaten Karimun terus digenjot.
Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina menyiapkan pembangunan lima titik SPBU BBM Satu Harga di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), guna memangkas kesenjangan harga bahan bakar antara pulau-pulau terpencil dan kawasan perkotaan.
Lima lokasi yang masuk dalam pemetaan program strategis tersebut meliputi Kecamatan Kundur Barat, Buru, Selat Gelam, Belat, dan Ungar.
Dari kelima titik itu, pembangunan di Kundur Barat, Selat Gelam, dan Buru tengah berjalan, sementara dua lokasi pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026.
Kabid ESDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan ESDM Kabupaten Karimun, Vandarones Purba, mengatakan program BBM Satu Harga merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses energi kepada masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Saat ini pembangunan SPBU BBM Satu Harga sedang berjalan. Ini berbeda dengan SPBU reguler karena merupakan program pemerintah melalui BPH Migas untuk mendekatkan BBM kepada masyarakat di daerah 3T,” ujar Vandarones, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemkab Karimun berharap SPBU BBM Satu Harga di Kecamatan Kundur Barat dan Selat Gelam dapat diresmikan pada awal Desember 2026 oleh Bupati Karimun bersama BPH Migas dan Pertamina.
“Harapannya, awal Desember ini Kundur Barat dan Selat Gelam akan diresmikan oleh Pak Bupati bersama BPH Migas dan Pertamina,” katanya.
Program ini diproyeksikan menjadi solusi atas persoalan akses dan disparitas harga BBM yang selama ini membebani masyarakat di pulau-pulau terpencil.
Keterbatasan distribusi dan tingginya biaya transportasi kerap membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh bahan bakar.
Melalui SPBU BBM Satu Harga, masyarakat di wilayah sasaran diharapkan dapat memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan wilayah lain sesuai ketentuan pemerintah, tanpa harus menanggung beban distribusi yang tinggi.
Vandarones menegaskan, SPBU tersebut akan menyalurkan BBM bersubsidi berupa Pertalite dan Biosolar sesuai ketentuan penyaluran yang berlaku.
“Tujuannya mendekatkan BBM kepada masyarakat, sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan BBM seperti di kota. Harganya sama, kualitasnya sama, sehingga tercipta ketahanan energi di wilayah pulau-pulau terpencil,” tegasnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Pemkab Karimun terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan menyampaikan perkembangan pembangunan fisik di lapangan secara berkala.
Menurut Vandarones, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi fasilitas energi tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Tak berhenti pada lima lokasi yang telah dipetakan, Pemkab Karimun juga menyiapkan usulan perluasan program ke wilayah kepulauan lainnya.
“Sangat dinantikan masyarakat. Harapannya, tahun ini bisa beroperasi dua atau tiga titik, kemudian tahun depan kita ajukan lagi untuk wilayah Sugie Besar,” tutupnya.
Kehadiran lima titik SPBU BBM Satu Harga ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan energi Karimun, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan terpencil. (Nov)
