KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun memperkuat komitmen perlindungan ruang digital melalui pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dalam agenda Pengukuhan Bersama TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) Tahun 2026 yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Aula dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok, Selasa (6/10/2026).
Bupati Karimun Ing Iskandarsyah hadir langsung dalam agenda nasional tersebut.
Pengukuhan sekaligus penerimaan Surat Tanda Registrasi (STR) TTIS menjadi bagian dari penguatan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi, menangani, dan merespons insiden siber.
Bagi Pemkab Karimun, penguatan keamanan siber tidak semata berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan aman dan berkelanjutan.
“Pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Kabupaten Karimun bukan sekadar langkah administratif untuk memenuhi regulasi pusat. Ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam melindungi data pemerintahan dan masyarakat serta memastikan seluruh layanan publik berbasis digital dapat berjalan tanpa gangguan,” tegas Ing Iskandarsyah.
Menurutnya, keamanan siber harus ditempatkan sebagai fondasi dalam pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik.
Seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah, perlindungan terhadap sistem dan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik.
“Kami meyakini bahwa keamanan siber adalah fondasi utama dari keberhasilan transformasi digital di daerah,” ujarnya.
Ing Iskandarsyah juga menyambut pelaksanaan Cyber Incident Exchange Forum (CIEF) 2026 yang dijadwalkan berlangsung Rabu (7/10).
Forum tersebut menjadi ruang berbagi informasi, pengalaman, serta penguatan kapasitas teknis menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang.
Pemkab Karimun menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tim siber di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu berjalan beriringan dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.
Melalui pengukuhan TTIS dan penguatan sinergi bersama BSSN, Kabupaten Karimun menargetkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin tangguh menghadirkan layanan publik yang cepat dan inovatif sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan data masyarakat.
Transformasi digital bukan hanya soal kecepatan layanan, tetapi juga tentang memastikan setiap data dan sistem pemerintahan terlindungi. (Nov)
