TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai tekanan dan ketidakpastian yang memengaruhi prospek pertumbuhan. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi dan pasar keuangan, serta tekanan terhadap aktivitas manufaktur menjadi risiko yang perlu terus dicermati. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2026 turun tipis menjadi 49,8 dari 50,2 pada Juli, menunjukkan aktivitas manufaktur yang sedikit melambat. Namun, inflasi nasional tetap terkendali sebesar 3,19 persen dan cadangan devisa meningkat menjadi US$146,5 miliar, memberikan penyangga bagi stabilitas ekonomi domestik.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Kepulauan Riau tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional. Struktur ekonomi masih ditopang sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 40,52 persen terhadap PDRB, sementara investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan daerah.
Pertumbuhan yang kuat tersebut berjalan beriringan dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Inflasi Kepri pada Agustus 2026 tercatat 3,87 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar -0,17 persen (mtm). Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 6,45 persen (Mei 2026), turun 0,42 persen poin dibandingkan bulan Februari 2026, sedangkan rasio gini turun menjadi 0,354 (Maret 2026). Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 4,09 persen (Maret 2026), sementara Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi pada 80,53 (2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kepri turut diiringi oleh perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan manfaat pembangunan tetap menjadi agenda penting agar pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Perbaikan juga dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 111,24, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 108,59, masing-masing tumbuh 0,88 persen dan 0,94 persen (mtm). Angka tersebut menunjukkan perbaikan daya tukar pelaku sektor primer. Bagi wilayah kepulauan seperti Kepri, momentum ini perlu dijaga melalui penguatan rantai pasok, infrastruktur logistik, akses pasar, dan hilirisasi agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dari sisi eksternal, perdagangan Kepulauan Riau pada Juli 2026 berbalik mencatat surplus sebesar US$56,13 juta, dengan ekspor sebesar US$2.087,66 juta dan impor sekitar US$2.031,54 juta. Struktur impor Kepri masih didominasi mesin/peralatan Listrik (51,77 persen), pesawat mekanik (13,84 persen), serta barang yang berkaitan erat dengan aktivitas produksi dan investasi, sehingga tingginya impor tidak dapat dilepaskan dari karakter ekonomi Kepri yang berbasis industri.
Pada saat yang sama, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha terus diperkuat. Hingga Agustus 2026, penyaluran KUR mencapai sekitar Rp1,295 triliun dan pembiayaan UMi sebesar Rp45 miliar, memberikan ruang bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memperbesar skala ekonominya.
Dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepulauan Riau hingga Agustus 2026 tetap terjaga, dengan Pendapatan Daerah mencapai Rp8,05 triliun atau tumbuh 1,15 persen (yoy), ditopang oleh penguatan PAD sebesar 18,56 persen menjadi Rp3,56 triliun, terutama dari Pajak Daerah yang tumbuh 24,89 persen. Penguatan PAD menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah kontraksi Pendapatan Transfer sebesar 9,30 persen. Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi Rp7,39 triliun atau tumbuh 0,37 persen, dengan Belanja Operasi tumbuh 4,41 persen, sedangkan Belanja Modal baru mencapai Rp477,27 miliar atau 27,86 persen dari pagu belanja dan masih terkontraksi 8,71 persen.
Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan belanja produktif, terutama untuk mendukung infrastruktur, konektivitas antar-pulau, dan logistik, agar APBD semakin optimal dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, dengan posisi surplus hingga Agustus sebesar Rp668,09 miliar.
APBN Regional Kepri Terus Menopang Aktivitas Ekonomi
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan September 2026 disampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 tetap menunjukkan perkembangan positif. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp12,01 triliun atau tumbuh 35,92 persen (yoy), dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar sebesar Rp9,16 triliun atau tumbuh 28,83 persen. Kinerja tersebut didukung pertumbuhan Pajak Penghasilan sebesar 43,73 persen, PPN dan PPnBM sebesar 48,64 persen, serta Pajak Perdagangan Internasional yang mencapai Rp761,56 miliar atau tumbuh 33,88 persen, antara lain ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar dari ekspor komoditas CPO.
Sementara itu, PNBP mencapai Rp2,84 triliun atau tumbuh kuat 65,22 persen, terutama bersumber dari PNBP Lainnya serta pendapatan dari layanan pemerintah dan penjualan barang hasil sitaan.Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp9,13 triliun atau tumbuh 2,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp4,26 triliun atau tumbuh 17,81 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal sebesar 58,36 persen yang mencerminkan berlanjutnya dukungan fiskal terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4,87 triliun atau 74,82 persen dari pagu, meskipun masih terkontraksi 8,09 persen secara tahunan akibat penurunan alokasi dana DBH, DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa sejak awal tahun 2026.
Meski mengalami kontraksi, TKD tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa fiskal tetap berperan penting dalam menopang aktivitas ekonomi daerah, ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang kuat serta belanja pemerintah yang terus mendukung pembangunan, dengan posisi APBN mencatat surplus sebesar Rp2,87 triliun.
Ke depan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, percepatan belanja produktif, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik antarpulau, serta pengendalian inflasi dan ketahanan pasokan pangan. Sejalan dengan agenda transformasi ekonomi daerah, digitalisasi perlu diarahkan dari sekadar adopsi menuju peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan platform digital yang lebih terintegrasi, penguatan talenta digital, serta integrasi digitalisasi dengan ekspansi pasar dan investasi untuk memperluas akses UMKM dan industri Kepri ke pasar nasional maupun internasional.
Dengan langkah tersebut, APBN dan APBD diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan, tetapi juga menjadi pengungkit produktivitas, daya saing, dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara inklusif dan berkelanjutan.*
