TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Di tengah stagnasi ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik serta perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara maju, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid.
Pada Triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen (yoy), ditopang oleh Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang konsisten berada pada fase ekspansif serta Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap berada pada zona optimis, mencerminkan terjaganya aktivitas produksi dan konsumsi domestik.
Kinerja positif tersebut turut tercermin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,54 persen (yoy), sedikit melampaui rentang sasaran seiring meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode Ramadhan dan menjelang Idulfitri.
Dari sisi kualitas pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 mencapai 80,53 dan berada pada kategori sangat tinggi, sekaligus mempertahankan posisi sebagai yang tertinggi di regional Sumatera selama tujuh tahun berturut-turut.
Tingkat kemiskinan yang relatif rendah, yakni 4,26 persen, juga menunjukkan capaian kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Namun demikian, tantangan pemerataan masih menjadi perhatian utama.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 6,45 persen serta rasio gini sebesar 0,385—keduanya berada di atas rata-rata nasional—mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata.
Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan yang lebih inklusif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperluas akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Dari perspektif kesejahteraan sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2026 tercatat sebesar 106,85 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107,02, namun masih berada di bawah capaian nasional. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan daya saing serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan.
Sebagai wilayah kepulauan, percepatan hilirisasi perikanan, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti cold storage menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri Kepri pada Januari 2026 menunjukkan tekanan. Nilai ekspor tercatat sebesar US$2.022,25 juta, sementara impor mencapai US$2.073,09 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami defisit sebesar US$50,84 juta.
Pelemahan ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan ekspor nonmigas akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang berdampak pada permintaan global. Kondisi ini menuntut penguatan diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan daya saing produk industri daerah di tengah dinamika perdagangan internasional.
Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga Februari 2026 menghadapi tekanan pada sisi pendapatan, meskipun realisasi belanja menunjukkan peningkatan.
Dinamika ini mencerminkan peran fiskal yang tetap ekspansif dalam menjaga momentum ekonomi daerah. Ke depan, optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kinerja APBN Regional Kepri Tetap Solid di Awal Tahun 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau Maret 2026, disampaikan bahwa kinerja APBN di wilayah Kepri hingga 28 Februari 2026 menunjukkan tren yang positif. Realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp1.863,21 miliar, dengan penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama mencapai Rp1.475,55 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 66,17 persen (yoy).
Kinerja ini mencerminkan penguatan basis perpajakan yang didukung oleh aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik di tengah dinamika ekonomi yang masih menantang. Dari sisi belanja, realisasi APBN di Kepri hingga Februari 2026 mencapai Rp2.099,02 miliar atau tumbuh 8,54 persen (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 20,96 persen (yoy), menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada belanja modal yang melonjak 96,17 persen (yoy), mengindikasikan akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi pemerintah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga mencatat kinerja yang positif dengan realisasi sebesar Rp1.491,40 miliar atau 23,75 persen dari pagu, tumbuh 4,19 persen (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh optimalisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Peran TKD menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan layanan publik, mendukung belanja prioritas daerah, serta memperkuat daya tahan fiskal pemerintah daerah di tengah tekanan pendapatan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kepulauan Riau pada awal tahun 2026 mencerminkan fungsi fiskal yang tetap ekspansif dan adaptif dalam mendukung perekonomian daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, percepatan belanja berkualitas, serta peningkatan efektivitas transfer ke daerah agar APBN dapat terus berperan sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*
