BINTAN | WARTA RAKYAT – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen, efektif sejak Rabu (22/10). Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah untuk meringankan beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, mengimbau para petani di Kabupaten Bintan untuk turut serta dalam mengawasi harga pupuk yang beredar di lapangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif petani sebagai garda terdepan dalam pengawasan.
“Alhamdulillah, arahan terbaru dari Bapak Presiden adalah penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Ini merupakan penurunan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertanian Indonesia. Kita harus kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani,” ujar Deby Maryanti usai menghadiri kegiatan reses Anggota DPR RI, Ir. H.M. Endipat Wijaya, di Lapangan Voli Km. 20 Gesek, Kecamatan Toapaya, Kamis siang (30/10).
Penurunan harga pupuk ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025, yang merupakan perubahan atas SK sebelumnya Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025. SK tersebut menetapkan jenis, harga eceran tertinggi, dan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2025.
Selain itu, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota DPR RI di Kabupaten Bintan. Menurutnya, reses merupakan wadah penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat interaksi antara wakil rakyat dan konstituen.
“Saat ini, anggaran keuangan daerah mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Melalui kegiatan reses, masyarakat dapat menyampaikan langsung kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan,” tutupnya.
