TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan menyatakan akan menyampaikan langsung tuntutan para nelayan Kepri kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurutnya, beberapa kebijakan pemerintah pusat perlu dievaluasi, khususnya yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan nelayan di daerah.
“Saya berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan nelayan Kepri ke Presiden. Mudah-mudahan dikabulkan, dan nelayan Kepri bisa lebih maju dan sejahtera,” kata Iman saat menemui para nelayan dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (15/5/2025).
Nelayan Kepri Tolak Regulasi yang Memberatkan
Dalam aksi yang diikuti ratusan nelayan tersebut, para peserta menyatakan keberatan terhadap sejumlah aturan baru, termasuk kewajiban pelaporan bagi nelayan yang menggunakan kapal atau pompong 5 GT ke atas.
Mereka juga menolak penerapan Sistem Pemantauan Ikan Tangkapan (PMS) terhadap kapal-kapal kecil, dan meminta agar regulasi tersebut hanya diberlakukan pada kapal-kapal besar.
Iman juga mengatakan, nelayan di Kepri, adalah mayoritas nelayan pesisir. Mereka bukan mencari kekayaan, tetapi sekedar mencari makan untuk keluarga.
Atas hal itu, Ia mengatakan, perlunya kelonggaran penetapan wilayah tangkap untuk kapal 10 GT, agar nelayan kecil tetap bisa beroperasi tanpa hambatan hukum yang memberatkan.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, menyampaikan apresiasi terhadap jalannya unjuk rasa yang berlangsung tertib dan aman.
“Dari pagi hingga siang, aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Kami mengapresiasi sikap kooperatif seluruh peserta aksi,” ujarnya.
Harapan Nelayan Kepri untuk Presiden Prabowo
Aksi ini mencerminkan harapan besar para nelayan agar Presiden Prabowo mendengar langsung suara masyarakat pesisir, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
DPRD Kepri berharap, tuntutan tersebut bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi menjaga keberlanjutan ekonomi nelayan tradisional di Kepulauan Riau.
