BATAM | WARTA RAKYAT | Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta seluruh Rumah Sakit (RS) Pemerintah agar menghentikan pungutan parkir, Rabu (08/01/2024).
Wahyu mengatakan seharusnya pihak rumah sakit tidak menggunakan sistem bayar parkir lantaran pungutan parkir memberatkan masyarakat yang ingin berobat.
Polotisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan bahwa pengujung yang datang ke rumah sakit itu merupakan orang yang susah, mau berobat bukan mau bersenang-senang.
Dia juga mempertanyakan alasan mereka menarik retribusi parkir bagi pengunjung RS. Ditegaskannya, dalam sehari penjenguk itu bisa bolak-balik ke RS. Uang parkir yang mereka keluarkan bisa membeli buah-buahan sekilo.
Menurutnya lagi, sebagian besar masyarakat yang berobat ke RS Pemerintah merupakan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi, bukan hanya target PAD, tapi perlu ada rasa kemanusiaan.
Ia pun berharap, Kebijakan retribusi parkir di RS Pemerintah dihapuskan secara menyeluruh. Untuk meningkatkan retribusi parkir, Turut mengusulkan supaya Dinas Perhubungan (Dishub) menerapkan parkir elektronik dan tertib dalam penggunaan karcis.
”Silahkan optimalkan titik parkir yang lain. Namun, Jangan RS & gratiskan saja, ” Ujarnya kepada awak media. Kemudian, Usulan Wahyu juga mendapat dukungan oleh salah satu warga Kota Tanjungpinang, Aron yang menyebut kebijakan parkir di RS cukup memberatkan.
Ia mengaku saat keluarganya dirawat di RS Raja Ahmad Thabib, keetika itu harus membayar parkir setiap ingin keluar dari komplek sana karena udah otomatis. Kalau mau gratis ya parkir di luar yang minim keamanan.
” Kami minta Pemprov dan Pemko menghapus tarif parkir bagi pasien dan keluarganya. Saya dukung dihapus atau misalnya ada kebijakan 30 menit pertama gratis, ” tutupnya.
