Kesulitan Pasokan Kelapa, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Tegaskan Utamakan Terlebih Dahulu Kebutuhan Lokal Baru Ekspor

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin

BATAM | WARTA RAKYAT – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menegaskan bahwa sebelum kelapa bulat diekspor, kebutuhan lokal harus menjadi prioritas utama.

Pasalanya, menurut Wahyu, permintaan kelapa bulat yang meningkat di pasar internasional harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Wahyu Wahyudin mengatakan, DPRD Kepri meminta pemerintah pusat menaikkan tarif pajak ekspor kelapa bulat. Wahyu menginginkan pajak ekspor kelapa bulat dikenai Rp2.000 setiap butirnya.

“Saya menyarankan pajak ekspor kelapa itu dikenai Rp2.000 perbutirnya,” kata Wahyu Wahyudin, Minggu (5/1/2025).

Menurut Wahyu, permintaan kelapa bulat yang semakin meningkat di pasar internasional, DPRD menekankan pentingnya kebijakan yang memastikan bahwa pasokan kelapa untuk konsumsi dan kebutuhan industri lokal, seperti industri kelapa olahan dan minyak kelapa tidak terganggu oleh tingginya volume ekspor.

“Pelaku industri kelapa di Pulau Bintan dan Batam mengalami kesulitan pasokan kelapa,” katanya.

“Untuk industri aja perhari memerlukan 250 ribu butir kelapa, saat ini cuma dapat 60 persen,” Ia menambahkan.

Wahyu tidak ingin kelapa yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lokal justru teralihkan sepenuhnya untuk ekspor. Pernyataan ini muncul setelah adanya kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai kurangnya kelapa untuk pasar domestik.

“Pentingnya pengaturan jumlah kelapa yang akan diekspor, agar tidak mengganggu kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujarnya.

Wahyu juga menanggapi lonjakan harga santan yang mencapai Rp30.000 per kilo gramnya. Bahwa kenaikan harga santan yang signifikan ini meresahkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bahan pangan ini untuk kebutuhan sehari-hari.

“Harga yang melambung tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan,” ucapnya.

Selain itu, para pengusaha kelapa juga diminta untuk lebih transparan dalam melaporkan jumlah kelapa yang akan di ekspor, serta menjalin kerja sama dengan petani kelapa untuk memastikan pasokan kelapa untuk industri lokal tetap aman.

Wahyu pun berharap dengan adanya pengaturan yang lebih baik dalam distribusi kelapa, sektor kelapa dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kebutuhan pasar lokal. Sehingga ekonomi daerah tetap stabil dan berkembang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.