TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta pemerintah pusat memanfaatkan sisa stockpile atau tempat penimbunan bijih bauksit yang terbengkalai sejak tahun 2013.
Menurutnya, sisa stockpile ini dapat memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Bahkan, bisa memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke pemerintah pusat.
“Jika dimanfaatkan, stockpile bisa menguntungkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar,” katanya, Kamis (25/4/2024).
Wahyu mengungkapkan, saat ini ada empat kabupaten/kota di Kepri yang memiliki stockpile bijih bauksit. Yakni di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga dan Kota Tanjungpinang.
Adapun estimasi stockpile bijih bauksit di Kepri seperti di Tanjungpinang ada sekitar 2.000.000 MT, Karimun 1.081.000 MT, Bintan ada 2.198.000 MT, dan Lingga berkisar 3.126.000 MT.
“Nah total lebih kurang 8 juta MT, dan data ini belum final. Masih banyak lagi dari perusahaan tambang yang belum lapor. Jika semua melapor kurang lebih bisa mencapai 11 juta MT di Kepri,” ungkapnya.
Semestinya Pemerintah Pusat bisa memanfaatkan ini dengan mengizinkan Pemprov Kepri bekerja sama melalui BUMD untuk mengeluarkannya.
Apalagi saat ini Provinsi Kepri sendiri kekurangan sumber pendapatan termasuk pemerintah pusat.
“Maka dengan dieksekusinya stockpile bijih bauksit, dan diberikan ke PT. Smelter yang ada di PT BAI, bisa memberikan manfaat kepada Pemprov Kepri, dan Pemerintah Pusat. Apalagi saat ini PT BAI sendiri sedang kekurangan suplai bahan baku bauksit ke PT Smelter di sana,” terangnya.
Wahyu menyebutkan, stockpile bijih bauksit ini bukan galian baru atau menambang lagi. Ini menggunakan stockpile bauksit yang menggunung untuk segera dieksekusi oleh pemerintah.
“Soalnya apabila dimanfaatkan, kalau satu ton dapat margine bersih dengan pemerintah pusat sekitar 5 dollar, sudah berapa triliun yang dihasilkan? Maka hal ini harus didorong,” ungkapnya.
Menurut Wahyu, jika nanti selesai dieksekusi stockpile bijih bauksit, sejumlah lahan itu juga bisa dipakai untuk penghijauan.
Salah satunya bisa digunakan untuk bercocok tanam. Apalagi di Kepri ini ketahanan pangannya kurang, sehingga lahan-lahan itu bisa digunakan untuk menanam kebutuhan pokok, seperti jagung, sayuran, cabai dan lainnya yang saat ini fluktuatif menyumbangkan inflasi.
“Kemudian yang punya lahan juga terbantu, dan secara tidak langsung petani juga terbantu dalam hal ini,” ungkapnya.
Wahyu berharap kepada pemerintah pusat agar stockpile bijih bauksit ini segera diberikan mandat kepada Pemprov Kepri, dengan menunjuk BUMD untuk menjalankan dengan para pemilik lahan.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi keributan atau kecemburuan sosial dari berbagai kalangan pengusaha tambang yang lama.
“Jadi win win solution. Terkait hal ini pemerintah pusat harus hadir. Kalau saat inikan pemerintah pusat menahan, karena masalah izin. Sementara ini bukan izin tambang lagi, ini barang sudah ada tinggal dieksekusi saja. Apalagi stockpile bauksit ini sudah belasan tahun menumpuk di lahan. Bukan dikeruk kembali,” ungkapnya
Wahyu menambahkan, untuk mengawasi agar tidak ada penambangan ulang, pemerintah pusat bisa menugaskan penegak hukum, baik dari unsur TNI, Polri ataupun pemerintah setempat dan masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga bisa ditindak tegas apabila nanti ada yang menambang ulang.
“Saya kira hal ini mudah, tinggal pemerintah pusat mau apa tidak memperhatikan pemerintah daerah terkait dengan kekayaan alam yang sudah siap. Jika pemerintah mau, tinggal dibuat aturannya dengan stakeholder terkait. Baik itu para pengusaha tambang, BUMD Kepri, dan juga Pemprov Kepri,” tutupnya.
