TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
Menurut Sekda Tanjungpinang Zulhidayat, pembentukan tim ini sangat penting untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah warga mengalami gangguan kejiwaan.
Berdasarkan survei tahun 2018, terjadi peningkatan secara nasional prefelensi masyarakat mengalami gangguan jiwa dari 5 persen menjadi 8 persen.
“Tentunya kita harus waspadai jangan sampai angka kesehatan jiwa ini meningkat di Tanjungpinang,” ujarnya saat ditemui usai rakor pembentukan TPKJM, Kamis (7/12/2023).
Dia mengatakan, penanganan masalah gangguan jiwa tidak bisa hanya ditangani Dinas Kesehatan saja, namun butuh koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak.
Nantinya tim ini akan diisi gabungan beberapa stakeholder mulai dari dinas kesehatan, kepolisian, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM).
Kemudian satuan polisi pamong praja (Satpol PP), BPJS, kecamatan, kelurahan hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
“Tugasnya mulai dari proses pencegahan, sampai penanganan, pengobatan, pemulihan. Semuanya dari hulu ke hilir terkait dengan kesehatan jiwa kita akan coba dimotori tim,” imbuhnya.
Sementara saat ditanya pembentukan tim ini menjelang Pemilu untuk mengantisipasi caleg alami depresi karena gagal, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini menyebutkan hanya kebetulan saja.
Kendati begitu, Zulhidayat mengakui, tim ini juga bisa menangani caleg yang alami depresi. “Bukan mengantisipasi kearah sana, tapi bisa saja (menangani caleg depresi) kalau kita lihat di daerah lain,” ujarnya.
Dia menambahkan, kerja tim ini tidak fokus semua lapisan masyarakat, karena gangguan jiwa bisa menyerang siapa saja, termasuk juga golongan tertentu yang berpendidikan. “Meskipun memang latar belakang ekonomi menjadi salah satu penyebab jadinya depresi,” imbuhnya.
Gangguan Jiwa di Tanjungpinang
Sementara itu, Kepala Dinkes Tanjungpinang Elfiani Sandri menjelaskan, hingga Oktober 2023 ada 424 orang warga Tanjungpinang mengalami gangguan jiwa berat.
Menurutnya, dari jumlah tersebut sudah 392 orang atau 92 persen mendapatkan pelayanan atau penanganan.
“Yang harus ditangani gangguan jiwa berat, itu lah yang kita harapkan perlu penanganan secara kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Elfiani, tim ini juga dapat membantu menangani Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di jalanan yang meresahkan masyarakat.
“Itu yang harus diselesaikan bagaimana koordinasi mungkin ketika masyarakat menemukan kasus, pihak kelurahan atau siapapun itu, bisa menginformasikan ke kita, nanti tim bergerak untuk melakukan penanganan,” ujarnya.
Dia berharap, melalui tim ini bisa memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat setempat terkait dengan gangguan jiwa.
“Karena gangguan jiwa ini sangat membutuhkan dukungan dari pihak keluarga,” imbuhnya.
